MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Persiapan menghadapi agenda besar daerah seperti MTQ dan Pacu Jalur menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau.
Berdasarkan wawancara Komisi IV, anggota DPRD Provinsi Riau, H. Zulhendri, S.P.W.K., M.Si, menyoroti tiga persoalan utama, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, rencana inovasi pawai Taruf di sungai, serta kebutuhan legalitas bagi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Zulhendri menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti pendopo masih dalam proses pengerjaan. Sementara itu, jalan nasional lintas Pekanbaru–Kuantan Singingi hingga Sumatera Barat sudah mulai dikerjakan.
Namun, kondisi jalan provinsi dinilai masih belum merata perbaikannya, bahkan terdapat sejumlah titik rusak parah.
Beberapa titik rawan yang disorot antara lain wilayah Benai (Simpang Mangga) di Kabupaten Kuantan Singingi serta jalur Peranap hingga Kelayang di Kabupaten Indragiri Hulu. Ia menegaskan bahwa peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat dibutuhkan untuk percepatan perbaikan, terutama menjelang pelaksanaan MTQ dan Pacu Jalur.
“Rencana perawatan memang ada, tetapi pelaksanaan di lapangan belum terlihat maksimal. Ini harus segera dipercepat,” ujarnya.
Selain infrastruktur, rencana pawai Taruf juga mengalami perubahan konsep. Jika sebelumnya dilaksanakan di darat, kini muncul usulan untuk menggelarnya di sungai dengan melibatkan perwakilan tiap kabupaten dalam satu jalur.
Meski dinilai sebagai inovasi menarik, Zulhendri mengingatkan pentingnya aspek keselamatan. Ia menilai potensi risiko seperti perahu karam dan peserta yang tidak memiliki kemampuan berenang harus menjadi perhatian utama.
“Ini ide yang bagus, tetapi harus dibarengi dengan kesiapan pengamanan yang matang,” tegasnya.
Ia merekomendasikan penggunaan pelampung bagi peserta, pengawalan dari Basarnas, serta keterlibatan BPBD di masing-masing daerah. Selain itu, kehadiran pejabat seperti gubernur dan kepala daerah juga memerlukan pengamanan ekstra.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhendri turut menyoroti persoalan PETI yang masih menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 20 persen masyarakat bergantung pada aktivitas tersebut.
Menurutnya, solusi yang paling tepat adalah dengan mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami mendorong agar Dinas ESDM dan Kementerian segera mengeluarkan petunjuk teknis. Proses perizinan harus dibuat sederhana dan tidak memberatkan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa adanya legalitas, penghentian aktivitas PETI berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan hingga potensi kriminalitas.
Lebih lanjut, ia juga mendorong adanya sistem pengelolaan yang terorganisir, seperti melalui koperasi, serta penerapan kewajiban iuran dan reklamasi yang tetap realistis bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, Komisi IV DPRD Provinsi Riau menilai bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, guna memastikan kelancaran pelaksanaan agenda daerah sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.(Natasya)











