MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Banyak masyarakat yang panik ketika namanya diberitakan secara negatif oleh media. Namun Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp, menegaskan bahwa ada mekanisme resmi yang harus ditempuh sebelum membawa persoalan pers ke ranah hukum.
Menurut Zufra, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
“Hak jawab itu dijamin undang-undang. Kalau merasa dirugikan atau berita tidak benar, masyarakat berhak meminta media memuat klarifikasi,” ujarnya kepada Mediabyte.id, Senin (11/05/2026).
Ia menjelaskan, media yang profesional wajib memberikan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan penjelasan atau bantahan.
Dalam kesempatan itu, Zufra juga menyoroti maraknya oknum yang mengaku wartawan tanpa memahami standar jurnalistik dan kode etik pers.
“Sekarang banyak yang tiba-tiba mengaku wartawan. Padahal wartawan itu punya aturan, punya etika, ada kompetensinya,” katanya.
Karena itu, masyarakat diminta lebih teliti melihat identitas media maupun wartawan yang datang melakukan peliputan.
“Cek medianya jelas atau tidak, badan hukumnya ada atau tidak. Jangan sampai masyarakat bingung membedakan wartawan profesional dengan oknum,” tambahnya.
Ia berharap masyarakat semakin memahami bahwa sengketa pemberitaan memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri melalui hak jawab, Dewan Pers, maupun organisasi pers.
Penulis: Maulana
