MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Ratusan mahasiswa yang tergabung dari 12 perguruan tinggi di Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau pada Rabu (13/5/2026).
Dalam aksi tersebut, sekitar 200 lebih mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintah daerah, dengan salah satu fokus utama pada persoalan pendidikan.
Para mahasiswa menyoroti berbagai isu pendidikan, mulai dari ketidakjelasan status guru honorer, transparansi program beasiswa Pemerintah Provinsi Riau, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu secara adil dan transparan.
Selain itu, mahasiswa juga meminta agar anggaran pendidikan benar-benar diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Mahasiswa turut menyoroti program beasiswa Pemprov Riau senilai Rp62 miliar. Mereka menuntut agar proses seleksi dan penyaluran beasiswa dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan tepat sasaran.
Tim MEDIABYTE.ID mewawancarai Dayat Sidayatullah, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, di sela-sela aksi. Dayat menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga mendapat respons yang jelas dari pemerintah.
“Jika orasi ini tidak didengar, maka kami akan datang lagi dengan membawa massa yang lebih banyak dengan integritas yang telah kami bangun,” tegas Dayat.
Menurutnya, aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan pendidikan di Riau. Ia berharap pemerintah tidak hanya mendengar aspirasi mahasiswa, tetapi juga segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang masih terjadi.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. DPRD Riau menerima perwakilan mahasiswa untuk audiensi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang guna membahas lebih lanjut seluruh tuntutan yang telah disampaikan. (Natasya)










