MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — DPRD Provinsi Riau menerima aspirasi mahasiswa terkait sejumlah isu strategis daerah dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Riau. Audiensi tersebut dihadiri anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, yang turun langsung menemui para mahasiswa.
Dalam pertemuan itu, DPRD bersama mahasiswa sepakat menggelar audiensi lanjutan pada Senin mendatang dengan menghadirkan pejabat terkait, termasuk kepala dinas dan perwakilan pemerintah daerah.
DPRD meminta setiap kampus hanya mengirimkan tiga hingga lima orang perwakilan karena keterbatasan kapasitas ruangan. Nantinya, perwakilan dari masing-masing kampus akan dipersiapkan untuk mengikuti pembahasan lebih lanjut.
Pada kesempatan tersebut, DPRD belum memberikan tanggapan substantif terhadap seluruh tuntutan mahasiswa. Pembahasan akan dilanjutkan dalam audiensi berikutnya guna memetakan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.
Abdullah mengatakan DPRD mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan menganggap hal tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan DPRD saat ini tengah berkomunikasi dengan DPR RI terkait sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, DPRD perlu melakukan penggalian data dan pembahasan internal sebelum menentukan langkah kebijakan yang dapat diambil pemerintah provinsi.
Selain itu, DPRD juga menyinggung kondisi APBD Provinsi Riau yang saat ini berada di angka Rp8,2 triliun. Kondisi tersebut disebut mempengaruhi kemampuan penganggaran pemerintah daerah, meski DPRD tetap berupaya memprioritaskan program-program penting berdasarkan data yang jelas.
Sementara itu, mahasiswa dalam audiensi tersebut meminta keterbukaan terkait penggunaan dana hibah vertikal sebesar Rp113 miliar. Mereka juga menolak sebagian alokasi anggaran sebesar Rp9,8 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Kejaksaan Tinggi apabila penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Mahasiswa mendorong agar anggaran tersebut dialihkan ke sektor pendidikan yang dinilai lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, DPRD juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan program beasiswa senilai Rp62 miliar. Pendaftaran program tersebut direncanakan diumumkan pada Mei untuk pelaksanaan tahun 2026.
Selain persoalan anggaran dan pendidikan, mahasiswa turut menyoroti masalah stunting di Riau. Mereka meminta Dinas Kesehatan menyusun presentasi dan rencana penanganan stunting tahun 2025 secara lebih rinci pada audiensi mendatang.(Efi)











