MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat landasan hukum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tanah ulayat melalui penyempurnaan regulasi yang sebelumnya dinilai masih memiliki kelemahan.
Hal tersebut disampaikan dalam pendapat kepala daerah, yang menyoroti adanya daerah sebelumnya yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting agar ranperda yang tengah dibahas dapat disusun lebih komprehensif, kuat secara hukum, serta implementatif di lapangan.
“Ranperda ini tidak hanya menggantikan regulasi sebelumnya, tetapi juga menjadi upaya untuk menyempurnakan aturan agar lebih kuat secara hukum dan dapat diterapkan secara efektif,” ujar pihak pemerintah dalam penyampaiannya, pada Senin (18/5/2026),
Pemerintah menegaskan bahwa ranperda tersebut dirancang untuk menutup celah hukum yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat hukum adat di Riau.
Dalam proses penyusunannya, pemerintah memastikan ranperda telah melalui kajian mendalam yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, yuridis, hingga teknis.
Kajian ini dilakukan guna memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pembahasan secara konstruktif. Hal ini bertujuan agar ranperda dapat memperoleh persetujuan bersama dan segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan hadirnya regulasi yang lebih kuat dan implementatif, pemerintah berharap ranperda tentang tanah ulayat ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau serta menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini terjadi. (Silvia)










