MEDIABYTE.ID, SELATPANJANG – Polemik terkait seleksi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menjadi perhatian publik. Ketua Forum Komite Sekolah Kepulauan Meranti, Feri Yusjonaidi, akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan mengenai keterlibatannya dalam program tersebut sejak awal pelaksanaan.
Feri menyampaikan bahwa dirinya telah ikut berperan dalam pendampingan dan pengelolaan program ADIK sejak pertama kali dijalankan pada 2018. Ia menegaskan bahwa program afirmasi untuk pelajar dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tersebut bukan hal baru di Meranti.
“Program ini sudah lama berjalan. Memang sempat terhenti ketika pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021, lalu tidak ada lagi pada 2023. Tapi sebelumnya kuota untuk Meranti pernah mencapai 40 orang pada 2022,” ujarnya saat ditemui sejumlah wartawan, Selasa (19/5/2026).
Ia menjelaskan, selama periode pendampingan hingga 2025, penerima beasiswa berasal dari berbagai kecamatan di Kepulauan Meranti, tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan ketentuan daerah 3T yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, yang mencakup seluruh wilayah Meranti.
Karena itu, ia mempertanyakan kebijakan terbaru yang dinilai membatasi calon penerima hanya dari desa tertentu.
“Selama ini banyak anak dari kecamatan lain tetap lolos verifikasi kementerian dan tidak pernah bermasalah. Makanya kami heran kenapa sekarang dibatasi pada wilayah tertentu saja,” katanya.
Selain membantu proses administrasi, Feri juga mengaku aktif mendampingi siswa yang lolos seleksi hingga berangkat kuliah ke luar daerah. Pendampingan tersebut dilakukan atas permintaan orang tua siswa, terutama untuk memastikan kesiapan anak saat pertama kali merantau.
“Karena banyak orang tua khawatir melepas anaknya pertama kali merantau, kami ikut membantu mencarikan asrama dan mendampingi sampai mereka benar-benar masuk kuliah,” ungkapnya.
Feri juga menanggapi isu yang menyebut dirinya pernah mengelola akun penginputan data penerima ADIK. Ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa proses penginputan dilakukan oleh pengawas SMA.
“Kalau dibilang saya yang pegang akun tentu tidak benar. Saya sendiri tidak bisa mengoperasikan laptop. Akun itu dikelola pengawas SMA setelah diserahkan oleh Disdik Meranti,” jelasnya.
Terkait anggapan bahwa penerima beasiswa hanya berasal dari kalangan tertentu, Feri menilai tidak ada aturan yang melarang anak pejabat untuk mengikuti program tersebut. Menurutnya, seluruh lulusan SMA sederajat di Meranti memiliki kesempatan yang sama, selama memenuhi persyaratan.
“Yang penting memenuhi syarat. Tidak ada aturan yang melarang anak pejabat menerima beasiswa ini. Semua anak Meranti punya hak yang sama,” tegasnya.
Meski tidak lagi terlibat dalam pengelolaan program tahun ini, Feri menyatakan menerima keputusan tersebut setelah melalui hearing bersama Komisi III DPRD Kepulauan Meranti. Ia berharap ke depan kuota penerima dapat diperluas dan menjangkau seluruh wilayah seperti sebelumnya.
“Kami menghormati keputusan bersama yang sudah difasilitasi DPRD. Harapannya ke depan kuota semakin banyak dan seluruh kecamatan di Meranti tetap bisa terakomodir,” ujarnya.
Diketahui, polemik seleksi ADIK tahun ini berawal dari keberatan Forum Komite Sekolah terhadap kebijakan penentuan wilayah penerima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti. Persoalan tersebut bahkan sempat dibahas dalam forum Komisi III DPRD setempat.
Forum Komite menilai kebijakan tersebut belum mencerminkan keseluruhan status wilayah 3T di Meranti. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa penetapan wilayah penerima mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis.
Penulis Silvia











