MEDAIBYTE.ID, SIAK – Di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi tekanan, Pemerintah Kabupaten Siak memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dilaksanakan pada tahun 2026. Pembayaran tersebut mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyampaikan bahwa pembayaran gaji ke-13 sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak dengan total anggaran mencapai Rp41 miliar.
“Pembayaran gaji 13 ini murni dari APBD. Begitu PAD masuk dan cukup maka alokasinya disisihkan untuk gaji 13 dan perdana P3K paruh waktu juga mendapatkannya. Sebelumnya P3K paruh waktu juga perdana mendapatkan gaji 14 atau THR yang bersumber dari APBD,” ujar Afni saat memberikan keterangan, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, pembayaran tahun ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya PPPK paruh waktu memperoleh hak gaji ke-13. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.
Afni menjelaskan, dana pembayaran gaji ke-13 saat ini telah tersedia di kas daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah diperbolehkan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) secara bertahap mulai 24 Juni 2026.
Selain gaji ke-13, Pemkab Siak juga menyalurkan pembayaran kepada tenaga non-ASN yang mayoritas berasal dari sektor pendidikan, kesehatan, dan kebersihan. Nilai pembayaran tersebut mencapai sekitar Rp10 miliar.
Pada waktu yang hampir bersamaan, pemerintah daerah juga memproses pembayaran gaji ASN bulan Juli 2026 yang nilainya mencapai Rp57 miliar dan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan demikian, total dana yang akan disalurkan dari kas daerah diperkirakan mencapai Rp108 miliar kepada lebih dari 11 ribu penerima.
Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, berharap dana yang diterima ASN dapat dibelanjakan di wilayah Kabupaten Siak guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
“Meski kami tidak bisa memaksa, harapannya kami meminta kepada seluruh ASN agar membelanjakan uangnya di Siak demi menjaga perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Kiranya alokasi gaji 13 juga bisa dimanfaatkan untuk membantu membeli perlengkapan sekolah anak sebagaimana peruntukannya,” kata Syamsurizal.
Di sisi lain, Pemkab Siak juga terus berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga. Afni mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah telah mencicil utang tahun 2024 sebesar Rp249,5 miliar, dengan sisa kewajiban sekitar Rp77,4 miliar.
Sementara itu, utang tunda bayar tahun 2025 tercatat sebesar Rp239,9 miliar. Dengan demikian, total kewajiban yang masih harus diselesaikan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp317,3 miliar.
“Sampai saat ini kami sudah mencicil utang tahun 2024 sebesar Rp249,5 miliar. Masih ada sisa sekitar Rp77,4 miliar. Sedangkan utang tunda bayar tahun 2025, sebesar Rp239,9 miliar. Kami sendiri baru menjabat di 4 Juni 2025. Sehingga total utang tunda bayar yang kami tanggung masih sekitar Rp317,3 miliar lagi,” ungkap Afni.
Meski demikian, Pemkab Siak optimistis seluruh kewajiban tersebut dapat diselesaikan. Keyakinan itu didasari adanya pengakuan pemerintah pusat atas kurang salur dana ke Kabupaten Siak yang nilainya mencapai sekitar Rp489 miliar.
“Kalau pusat bayar utangnya ke kita, maka kami pasti prioritaskan bayar utang ke pihak ketiga. Kami optimis akan mampu membayarkannya, karena PMK sudah ada bahwa pusat mengakui berhutang ke kita sebesar Rp489 miliar. Kami terus berjuang dengan segala cara menagih ini dan mohon doanya,” harap Afni.
Menutup keterangannya, Afni mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah yang tetap bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
“Dengan beratnya kondisi fiskal di beberapa daerah, Alhamdulillah kewajiban gaji 13 ini bisa terbayarkan dan utang pada pihak ketiga pelan-pelan terus dicicil. Pada seluruh jajaran teruslah bekerja memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Siak,” imbau Afni.
