MEDIABYTE.ID, MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib pekerja migran melalui keikutsertaan pada Persidangan Tim Teknik dan Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ke-22 yang berlangsung di Wyndham Panbil Hotel, Batam, pada 22–26 Juni 2026.
Kegiatan bilateral Indonesia–Malaysia tersebut dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Sejumlah pejabat penting turut hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman, Konsulat Jenderal RI Johor Bahru Sigit Widiyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, Ketua Polis Johor Cp Dato Ab Rahaman bin Arsyad, serta Timbalan Ketua Polis Melaka Ydh Sac Dato Ahmad Jefferi. Forum ini juga mempertemukan delegasi dari Riau, Kepulauan Riau, Johor, dan Melaka.
Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama lintas batas, khususnya dalam mendorong pertumbuhan investasi, perdagangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin hadir langsung dalam persidangan tersebut, didampingi Sekretaris Daerah Sudandri dan Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya Cendickia.
Dalam forum internasional itu, Muzamil memaparkan kertas kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memuat enam usulan strategis. Di antaranya mendorong pembentukan Special Pass bagi pekerja migran perbatasan Meranti–Johor dan Melaka, penyusunan protokol bilateral Indonesia–Malaysia, pembentukan tim bersama pengelolaan pekerja perbatasan, integrasi sistem imigrasi ketenagakerjaan, pembentukan one stop service border worker centre, serta penguatan perlindungan sosial dan hukum bagi pekerja migran.
Menurut Muzamil, langkah tersebut bertujuan menekan jumlah pekerja non prosedural sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta mendorong penerapan kebijakan khusus bagi masyarakat perbatasan.
“Melalui forum bilateral ini, kami menginginkan adanya kesepakatan bagaimana para pekerja non prosedural dari daerah perbatasan bisa di legal kan, karena kami melihat bahwa di Johor dan Melaka juga sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Harapannya para pekerja migran Indonesia mendapatkan penempatan dan pendapatan yang layak serta perlindungan hukum di negeri jiran, agar bisa bekerja dengan nyaman tanpa ada pihak yang dirugikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kepulauan Meranti saat ini masih bekerja secara non prosedural, sehingga diperlukan langkah konkret untuk penyederhanaan sistem penempatan tenaga kerja formal.
“Kami ingin memprioritaskan penyederhanaan penempatan tenaga kerja formal dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kepulauan Meranti di Malaysia,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Polis Johor Dato Ab Rahaman menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut dan membawanya ke pembahasan lanjutan dalam forum Sosial Ekonomi Nasional Malaysia–Indonesia (Soseknas Malindo) yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Riau yang juga Ketua Delegasi Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa Sosek Malindo merupakan forum penting yang telah lama menjadi penghubung kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah yang memiliki kedekatan geografis dan sosial budaya.
“Persidangan ke-22 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan sekaligus merumuskan kebijakan dan program prioritas ke depan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Delegasi Negeri Johor Mohd Hairul Anuar bin Bohro berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan keputusan yang konstrif dan berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara.
Ia menyebutkan, kerja sama yang terjalin mencakup berbagai sektor strategis seperti perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, hingga hubungan sosial budaya.
Forum ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Penulis : Silvia
