MEDIABYTE.ID, MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin langsung jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Senin (22/6/2026) lalu. Pertemuan ini bertujuan memperjuangkan dukungan anggaran pusat untuk program prioritas pembangunan daerah tahun 2026–2027.
Audiensi yang berlangsung di Gedung Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, tersebut diterima oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., didampingi Koordinator Sumatera I Aditya Widya Pradipta beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar turut didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Dr. Abu Hanifah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, M.Si., Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ifwandi, S.P., Staf Ahli Bupati Randolf, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustiono, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, serta perwakilan Dinas PUPR dan Diskominfo.
Bupati H. Asmar menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan daerah, sejalan dengan visi Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera.
“Karena kita menyadari tanpa dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat, Meranti dengan keterbatasan anggaran saat ini akan kesulitan membangun daerah,” ujar H. Asmar.
Ia menjelaskan, posisi Kepulauan Meranti yang berada di jalur strategis Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini memiliki peran penting secara nasional. Selain itu, status sebagai kawasan strategis nasional serta daerah afirmasi 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) semakin menguatkan urgensi pembangunan.
Meski memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, timah, serta komoditas unggulan seperti sagu, kelapa, kopi, dan budidaya ikan kakap putih, pemanfaatannya dinilai belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dasar.
Kondisi tersebut meliputi keterbatasan akses air bersih, listrik, telekomunikasi, jalan, jembatan, pelabuhan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Provinsi Riau.
Selain itu, abrasi pantai yang terus terjadi juga menjadi ancaman serius bagi wilayah perbatasan. Di sisi lain, pertumbuhan investasi dinilai belum optimal akibat luasnya kawasan gambut serta kebijakan tata ruang yang membatasi pemanfaatan lahan.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti mengusulkan sejumlah program prioritas untuk didukung melalui APBN 2027. Di sektor pendidikan, diusulkan peningkatan mutu melalui renovasi sekolah, khususnya yang terdampak abrasi di kawasan pesisir.
Pada sektor perhubungan, pemerintah daerah mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah dan antar pulau, termasuk pembangunan Pelabuhan Dorak yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di bidang perumahan, diusulkan program Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat. Sementara di sektor pertanian, dukungan yang diminta meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, program cetak sawah, hingga pengembangan industri hilir guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan juga menjadi perhatian utama untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pada sektor kesehatan, Pemkab Meranti mengusulkan pembangunan puskesmas di tiga pulau besar beserta pengadaan alat kesehatan, sanitasi, dan sarana pendukung lainnya.
Pemkab juga mengusulkan dukungan kebijakan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu serta peninjauan kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), mengingat sekitar 362 ribu hektare wilayah daratan Meranti belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Jayadi, menyatakan komitmen untuk mendukung dan mengawal program pembangunan daerah.
“Sesuai RPJMN 2025-2029, persoalan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas nasional, sehingga dukungan untuk Meranti sangat besar,” kata Dr. Jayadi.
Ia menambahkan, selain konektivitas, persoalan irigasi dan abrasi pantai juga menjadi perhatian pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
Atas sambutan tersebut, Bupati H. Asmar menyampaikan apresiasi dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat.
“Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat upaya pembangunan Kepulauan Meranti agar berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” pungkasnya.
Penulis : Silvia
