MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Pemerintah terus mengawal ketersediaan pasokan batubara untuk menjamin keandalan pasokan listrik nasional. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah memastikan kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap terpenuhi, termasuk dengan mengambil langkah pengamanan terhadap pasokan batubara dalam negeri.
Salah satu kebijakan yang sempat diterapkan adalah penundaan sementara ekspor batubara dengan spesifikasi tertentu. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan tersedianya batubara dengan nilai kalori yang sesuai untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN.
Hingga saat ini, pemerintah telah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batubara dari total kebutuhan tahunan PLN yang mencapai 154 juta MT.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan bahwa penghentian sementara ekspor dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional PLN. Seiring membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, aktivitas ekspor kini telah kembali berjalan seperti biasa.
“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batubara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Anggi di Jakarta, Jumat (26/6/2026) lalu.
Selain memastikan kecukupan pasokan saat ini, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan terhadap pengadaan energi primer PLN sebagai langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan listrik di masa mendatang.
Pengawasan tersebut akan dilakukan secara terpadu oleh tim yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PT PLN (Persero).
Menurut Anggi, pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan kewajiban Pasokan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk tenaga listrik,” jelas Anggi.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menerbitkan aturan baru terkait pembatasan ekspor batubara. Fokus pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan implementasi dan penegakan regulasi yang telah berlaku agar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dapat terlaksana secara efektif.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang antara lain mengatur pelaksanaan kewajiban Pasokan Dalam Negeri (DMO) sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional.
Penulis : Silvia











