MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Tokoh muda Riau, Muhammad Aderman, mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya belum menunjukkan sikap tegas terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Kritik tersebut disampaikan menyusul sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan perkara Abdul Wahid yang turut menyebut nama SF Hariyanto.
Menurut Aderman, belum adanya penjelasan maupun tindak lanjut yang disampaikan KPK atas sejumlah fakta persidangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai publik menilai KPK takut kepada SF Hariyanto. Karena sampai hari ini, sejumlah fakta yang terungkap di persidangan belum mendapatkan penjelasan yang memadai dari KPK,” ujar Aderman, Sabtu (27/6/2026).
Aderman menyoroti keterangan saksi Thomas Larfo Dimeira dalam persidangan yang menyebut dirinya diperintahkan oleh SF Hariyanto untuk meminta uang sebesar Rp300 juta kepada mantan Kepala Dinas PUPR Riau, M. Arief Setiawan. Permintaan tersebut, menurut kesaksian Thomas, diperuntukkan bagi kebutuhan perbaikan rumah dinas Kapolda Riau.
Ia juga mengutip keterangan M. Arief Setiawan yang menyatakan penyerahan uang dilakukan di kediaman SF Hariyanto, bukan di hotel sebagaimana tercantum dalam keterangan sebelumnya.
“Ini bukan isu kecil. Ada pengakuan di bawah sumpah di persidangan bahwa ada permintaan uang Rp300 juta atas perintah SF Hariyanto. KPK seharusnya menjelaskan kepada publik bagaimana tindak lanjut atas fakta hukum tersebut,” kata Aderman.
Selain itu, Aderman mempertanyakan perkembangan hasil penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah pribadi maupun rumah dinas SF Hariyanto pada Desember 2025.
Saat itu, KPK menyatakan telah menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan perkara. Namun, menurut Aderman, hingga kini belum ada penjelasan yang komprehensif mengenai hasil penyitaan tersebut.
Ia juga menyoroti keterangan SF Hariyanto dalam persidangan terkait sejumlah jam tangan bermerek premium yang disita penyidik KPK. Dalam persidangan, SF Hariyanto disebut menyatakan bahwa jam tangan tersebut merupakan barang tiruan atau KW.
“Publik tentu berhak bertanya. Jika memang ditemukan barang-barang yang nilainya fantastis, lalu disebut sebagai barang KW, apakah sudah dilakukan pendalaman? Sampai sekarang tidak ada penjelasan yang terang kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aderman menilai dugaan penggunaan rekaman pemeriksaan Abdul Wahid dalam perkara PON Riau 2012 juga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Menurutnya, apabila benar terdapat rekaman pemeriksaan yang bersifat rahasia kemudian digunakan untuk melakukan intimidasi atau ancaman terhadap pihak lain, maka persoalan tersebut harus diusut secara terbuka.
“Bagaimana mungkin sebuah dokumen atau rekaman yang seharusnya bersifat rahasia bisa berada di tangan pihak tertentu, lalu diduga digunakan untuk mengancam orang lain? Ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum,” tegasnya.
Aderman menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk dorongan agar KPK menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi.
“KPK harus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Jika ada fakta persidangan yang mengarah kepada pihak tertentu, maka harus ditindaklanjuti secara objektif dan transparan, siapa pun orangnya,” tutup Aderman.
Catatan Redaksi: Seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan pendapat dan pandangan narasumber yang disampaikan kepada media. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari KPK maupun SF Hariyanto terkait pernyataan Muhammad Aderman dalam kesempatan ini. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi











