MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Tokoh muda Riau, Ginda Burnama, ST, mengajak seluruh pihak untuk mengalihkan perhatian pada upaya memperbaiki kondisi ekonomi di Provinsi Riau dan seluruh kabupaten/kota, setelah polemik yang melibatkan Gubernur Riau mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Menurut Ginda, Gubernur Riau telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Dengan demikian, persoalan tersebut dinilai telah melalui mekanisme yang semestinya.
“Pak Gubernur sudah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dan juga telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Saya melihat persoalan itu sudah selesai dari sisi formal. Sekarang mari kita kembali fokus memikirkan bagaimana perputaran ekonomi di Provinsi Riau dan seluruh kabupaten/kota bisa semakin baik,” ujar Ginda Burnama, ST, kepada tim Mediabyte.id, Senin (29/6/2026).
Ia menilai, perhatian pemerintah saat ini seharusnya lebih diarahkan pada langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal.
Selain itu, Ginda juga menyoroti pentingnya keterbukaan data dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, setiap informasi yang diterima pemerintah perlu dikaji secara objektif agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta.
“Harapan saya, Pak Plt bisa melihat data dengan lebih terbuka dan melakukan analisis yang lebih mendalam. Begitu juga Pak Gubernur, ke depan agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi, membaca setiap masukan, kemudian menelaahnya sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini berbagai data dan masukan dari jajaran di bawahnya telah tersedia. Namun, menurutnya, proses evaluasi terhadap informasi tersebut masih perlu diperkuat agar menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Ginda juga mengakui bahwa komunikasi internal di lingkungan pemerintahan perlu terus diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
“Kita juga harus memperbaiki komunikasi internal. Keterbukaan informasi dan evaluasi yang baik akan menjadi modal penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi,” katanya.
Meski demikian, Ginda menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja para pejabat publik pada akhirnya tetap berada di tangan masyarakat.
“Yang memberikan penilaian nantinya adalah masyarakat. Mereka yang melihat secara langsung bagaimana kinerja pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Menurut Ginda, transparansi, kehati-hatian dalam mengambil keputusan, serta fokus pada pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.











