MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menetapkan status Siaga Darurat Karhutla yang berlaku hingga 30 November 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah rawan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau S.F. Hariyanto menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan selama masa siaga darurat berlangsung.
“Kita tidak boleh lengah. Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Seluruh pihak harus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah,” ujar S.F. Hariyanto Selasa (30/06/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla di Riau dilakukan melalui sistem komando terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, perusahaan, hingga masyarakat peduli api.
Selain memperkuat patroli darat, pemerintah juga menyiapkan dukungan operasi udara berupa helikopter patroli, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila kondisi di lapangan memerlukan intervensi lebih lanjut.
S.F. Hariyanto mengatakan pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemantauan titik panas (hotspot), patroli rutin di wilayah rawan, edukasi kepada masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
“Kunci utama penanganan karhutla adalah pencegahan. Deteksi dini harus berjalan optimal, masyarakat harus dilibatkan, dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah, sebagian besar wilayah Provinsi Riau merupakan kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran ketika memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperpanjang masa siaga hingga akhir November sebagai bentuk antisipasi.
Pemprov Riau juga mendorong penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning) serta pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan guna mengurangi risiko kebakaran di masa mendatang.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah berharap jumlah kejadian karhutla di Riau selama tahun 2026 dapat ditekan sehingga dampak kabut asap terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, serta lingkungan dapat diminimalkan.
Penulis: Redaksi











