MEDIABYTE.ID, TELUK KUANTAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Selasa (30/6/2026). Di antara ruangan yang dipasangi garis penyegelan adalah ruang kerja Bupati Kuansing, Sekretaris Daerah (Sekda), serta beberapa ruangan lain yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.
Penyegelan dilakukan setelah tim penyidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penggeledahan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya berlangsung di Kabupaten Kuansing. Langkah tersebut semakin menguatkan dugaan adanya penyidikan terhadap perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Pantauan di lokasi menunjukkan akses menuju ruang kerja Bupati dan Sekda ditutup menggunakan garis bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang hendak memasuki area tersebut tidak dapat mengakses ruangan karena masih berada dalam pengawasan penyidik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih melakukan serangkaian tindakan dalam proses penanganan perkara.
“Saat ini tim masih bekerja dan melakukan rangkaian kegiatan penyidikan. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan setelah seluruh proses selesai,” ujar Budi Prasetyo.
Ia belum merinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, KPK akan menyampaikan informasi secara resmi kepada publik setelah seluruh proses pemeriksaan awal dan gelar perkara rampung.
Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah orang dalam operasi yang dilakukan di Kuansing. Beberapa di antaranya telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik, dokumen, dan barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Sementara itu, aktivitas pelayanan pemerintahan di Kantor Bupati Kuansing tetap berlangsung meski sejumlah ruangan disegel. Aparatur sipil negara tetap menjalankan tugas dari ruang kerja masing-masing yang tidak termasuk dalam area penyegelan.
Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diperiksa maupun nilai dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu menyatakan akan memberikan keterangan lengkap setelah proses pemeriksaan dan penyidikan mencapai tahap yang memungkinkan untuk dipublikasikan.










