MEDIABYTE.ID TEMBILAHAN – , Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan Harga Acuan Pembelian (HAP) kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian harga bagi petani yang selama ini menghadapi fluktuasi harga di tingkat lapangan.
Usulan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Indragiri (Unisi) mendorong pemerintah pusat agar segera menindaklanjutinya melalui regulasi nasional Sabtu, (18/7/2026)
Sekretaris Jenderal BEM Unisi, Ashar Wibowo, menilai belum adanya standar harga pembelian kelapa di Indragiri Hilir merupakan persoalan yang telah berlangsung cukup lama.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena tidak adanya upaya dari pemerintah daerah, melainkan dipengaruhi mekanisme pasar bebas dan rantai tata niaga yang dinilai belum berpihak kepada petani.
Salah satu alasan yang selama ini disampaikan adalah harga kelapa mengikuti mekanisme pasar global sehingga pemerintah dinilai tidak dapat melakukan intervensi secara langsung. Akibatnya, petani tidak memiliki acuan ketika harga kelapa di tingkat kebun mengalami penurunan.
Ashar mencontohkan, harga kelapa yang pada awal Januari masih berada di kisaran Rp4.700 per kilogram kemudian turun menjadi sekitar Rp2.600 hingga Rp2.000 per kilogram, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berada di bawah angka tersebut.
Selain dipengaruhi mekanisme pasar, panjangnya rantai tata niaga juga dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya harga yang diterima petani. Hasil panen umumnya dijual kepada pengepul atau pancang sebelum diteruskan kepada perantara hingga akhirnya masuk ke pabrik.
Berbeda dengan komoditas kelapa sawit yang telah memiliki mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS), komoditas kelapa hingga kini belum memiliki harga acuan pembelian secara nasional.
Pada Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara resmi mengirimkan surat kepada Menteri Pertanian yang berisi usulan penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram.
Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perkebunan kelapa yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Indragiri Hilir.
Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa terbesar di Indonesia dengan luas areal perkebunan sekitar 425 ribu hektare. Komoditas ini menjadi sumber mata pencaharian bagi lebih dari 125 ribu kepala keluarga petani.
Dengan harga acuan sekitar Rp5.000 per kilogram, petani dinilai akan lebih mampu menutupi biaya produksi, melakukan perawatan kebun, serta memenuhi kebutuhan hidup keluarga di tengah meningkatnya biaya kebutuhan pokok.
Karena itu, mahasiswa bersama petani berharap usulan yang telah disampaikan Pemkab Inhil tidak berhenti pada tahap pengajuan, tetapi segera ditindaklanjuti pemerintah pusat melalui kebijakan yang memberikan kepastian harga bagi petani kelapa.
Di akhir pernyataannya, Ashar mendesak pemerintah pusat melalui instansi terkait agar mendengar aspirasi petani dan mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan harga kelapa, baik di Indragiri Hilir maupun di daerah penghasil kelapa lainnya di Indonesia.
Penulis: Natasya
