MEDIABYTE.ID INDRAGIRI HILIR,- DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil segera menerapkan ketentuan tata niaga kelapa dan menetapkan harga acuan kelapa bersama petani dan pengusaha. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD yang membahas stabilitas harga kelapa, Pada Minggu (9/8/2026).
Ketua Komisi II DPRD Inhil, Samino, menegaskan rendahnya harga kelapa bukan disebabkan tidak adanya regulasi, melainkan belum optimalnya pelaksanaan aturan yang telah tersedia.
“Masalah harga kelapa yang rendah di Indragiri Hilir bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena aturan yang sudah ada belum dilaksanakan. Payung hukumnya sudah ada, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah dan peraturan bupati,” ujarnya.
Saat ini harga kelapa di tingkat petani hanya berkisar Rp1.500–Rp2.000 per butir, sedangkan biaya produksi diperkirakan mencapai Rp3.500 per butir. Kondisi tersebut dinilai merugikan petani dan memerlukan penetapan harga yang didasarkan pada perhitungan biaya produksi secara riil.
Kepala DKUPP Inhil, Trio Beni Putra, mengatakan pemerintah daerah akan segera menggelar pertemuan sesuai amanat Perbup Nomor 36 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah, DPRD, petani, pengusaha, dan perusahaan untuk merumuskan harga kelapa secara bersama-sama. Selain itu, Pemkab Inhil juga telah mengajukan audiensi kepada pemerintah pusat guna mendorong kebijakan yang dapat menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian bagi petani.
Penulis: Natasya











