MEDIABYTE.ID, BENGKALIS – Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan dua orang berinisial MK dan DJ sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.
Keduanya diduga mengelola dan menguasai kebun kelapa sawit di areal yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL). Kebakaran tersebut terjadi pada Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 13.30 WIB dengan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektare.
Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kondisi di lokasi kejadian.
“Di lokasi, ditemukan tanaman kelapa sawit yang dikelola masyarakat serta sebuah pondok yang berkaitan dengan salah satu tersangka,” ujar Ade Kuncoro, Rabu (12/8/2026).
Selain menemukan tanaman sawit dan pondok, penyidik juga mendapatkan informasi mengenai penggunaan alat berat sebelum kebakaran. Alat tersebut diduga digunakan untuk membersihkan semak belukar di area yang dikelola para tersangka.
Meski demikian, polisi masih mendalami seluruh rangkaian kejadian, termasuk aktivitas sebelum kebakaran, asal mula api, status serta penguasaan lahan, hingga dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut.
Penyidik turut memeriksa status ekologis kawasan yang terbakar. Berdasarkan informasi awal, lahan yang diduga dikelola secara ilegal itu berada di kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT).
Karena itu, proses penyidikan tidak hanya difokuskan pada penyebab munculnya api, tetapi juga diarahkan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kemungkinan dampak ekologis akibat kebakaran.
Untuk memastikan lokasi dan luasan lahan yang terbakar, polisi telah mengambil titik koordinat di lapangan. Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi secara teknis dengan melibatkan ahli serta instansi terkait.
Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, penyidikan dilakukan menggunakan pendekatan scientific investigation agar fakta dan alat bukti yang ditemukan dapat diuji secara objektif.
“Penyidik akan mendalami sejumlah aspek, mulai dari sumber dan penyebab api, luas serta karakteristik lahan yang terbakar, status dan fungsi kawasan, hingga dampak kerusakan lingkungan,” kata Teddy.
Penyidik juga menelusuri aktivitas pengelolaan lahan sebelum kebakaran, kaitan tindakan para tersangka dengan peristiwa tersebut, serta dugaan motif dan keuntungan ekonomi yang mungkin diperoleh dari kegiatan pengelolaan lahan.
Teddy menegaskan, penetapan tersangka tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan seseorang di sekitar lokasi kebakaran. Polisi akan membuktikan hubungan sebab-akibat antara aktivitas yang dilakukan dengan terjadinya kebakaran maupun dampak terhadap lingkungan.
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Namun, penerapan pasal masih akan disesuaikan dengan hasil pendalaman terhadap keterangan saksi dan ahli, dokumen, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta alat bukti lainnya.
“Untuk kepentingan pembuktian, kami akan melakukan olah TKP bersama ahli, memeriksa ahli lingkungan hidup, kehutanan, kebakaran lahan dan ahli terkait lainnya,” ujar Teddy.
Penyidik juga akan memastikan status kawasan, termasuk kondisi dan nilai ekologis dari area yang terbakar. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) selanjutnya akan dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau.
Polda Riau menyatakan proses hukum terhadap MK dan DJ akan dilakukan secara profesional dan transparan berdasarkan alat bukti yang sah dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Penanganan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya Ditreskrimsus Polda Riau memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan melalui pendekatan Green Policing. Pendekatan ini memadukan penyidikan berbasis ilmiah, penegakan hukum yang terukur, perlindungan ekosistem, serta upaya pemulihan lingkungan.
Penulis : Efirina











