MEDIABYTE.ID, PELALAWAN – Polemik penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) di kawasan lahan reseltmen Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, memasuki tahapan baru Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Mmemastikan permohonan pembatalan sertipikat yang diajukan masyarakat telah sampai pada tahap ekspos hasil penelitian.
Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Sotol, Rendi Wirananta, menyampaikan informasi tersebut kepada media pada Rabu (12/8/2026). Menurutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan akan memaparkan hasil penelitian pada Kamis (13/8/2026).
Kepastian mengenai agenda tersebut tertuang dalam surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor MP.01/1070/14.05/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sotol. Surat itu ditandatangani Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Suratmin, S.H., M.H.
Dalam surat tersebut dijelaskan, permohonan pembatalan sertipikat yang diajukan masyarakat Desa Sotol telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
“Berdasarkan surat permohonan pembatalan sertipikat di Desa Sotol yang Saudara ajukan, telah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020,” demikian bunyi surat tersebut.
BPN Pelalawan menyebut penanganan permohonan kini telah memasuki tahap ekspos hasil penelitian yang dijadwalkan berlangsung Kamis (13/8/2026).
Persoalan ini berkaitan dengan kawasan lahan reseltmen Desa Sotol yang memiliki luas sekitar 122 hektare. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah bidang tanah yang merupakan hasil redistribusi tanah.
Masyarakat sebelumnya mempersoalkan penerbitan 66 SHM yang disebut berada di kawasan lahan reseltmen tersebut. Warga meminta BPN Pelalawan melakukan penelitian menyeluruh terhadap proses penerbitan sertipikat, termasuk menelusuri riwayat dan status penguasaan tanah.
Keberatan masyarakat telah disampaikan melalui audiensi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Suratmin selaku Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.
Dalam pertemuan itu, masyarakat meminta kejelasan mengenai 66 SHM yang menjadi pokok persoalan. Mereka berharap penelitian tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup riwayat tanah, status kawasan reseltmen, bidang hasil redistribusi tanah, serta data fisik dan yuridis masing-masing bidang.
Rendi mengatakan, agenda ekspos hasil penelitian menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan mengenai persoalan yang selama ini dipertanyakan.
Masyarakat berharap BPN Pelalawan dapat menyampaikan hasil penelitian secara transparan, termasuk menjelaskan dasar dan proses penerbitan 66 SHM yang dipersoalkan.
Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan apakah terdapat persoalan dalam penerbitan sertipikat, baik dari sisi administrasi pertanahan, data fisik, data yuridis, riwayat tanah maupun kesesuaiannya dengan ketentuan redistribusi tanah.
Apabila dalam penelitian ditemukan persoalan yang memenuhi ketentuan untuk dilakukan pembatalan, masyarakat berharap BPN mengambil langkah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila hasil penelitian menyatakan penerbitan sertipikat telah sesuai ketentuan, masyarakat juga meminta BPN menjelaskan dasar dan pertimbangan hukumnya secara terbuka.
Surat tertanggal 12 Agustus 2026 tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan permohonan pembatalan 66 SHM masih berlangsung. Hingga tahap ekspos, belum terdapat keputusan akhir mengenai pembatalan sertipikat yang dipersoalkan masyarakat.
Keputusan atau langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penelitian serta mekanisme penyelesaian kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat Desa Sotol kini menantikan agenda ekspos tersebut. Mereka berharap pemaparan BPN dapat memberikan kejelasan mengenai status kawasan reseltmen seluas sekitar 122 hektare, bidang-bidang hasil redistribusi tanah, serta penerbitan 66 SHM yang menjadi pokok persoalan.
Ekspos hasil penelitian pada Kamis (13/8/2026) diharapkan menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait status tanah di kawasan reseltmen Desa Sotol.
Penulis : Ana











