MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Polemik keterbukaan informasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar kembali mendapat sorotan. Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Zufra Irwan, menilai Kepala Diskominfo Kampar tidak memiliki kompetensi dalam menangani tugas dan menjawab persoalan yang berkembang.
Penilaian tersebut disampaikan Zufra setelah mencermati respons terhadap sejumlah pertanyaan mengenai perkembangan terkini di lingkungan Diskominfo Kampar.
“Saya melihat Kadis Kominfo ini tidak punya kompetensi dalam menangani tugas-tugasnya. Mengapa saya bilang tidak punya kompetensi? Karena pertanyaan yang diajukan tadi berkaitan dengan hal-hal yang berkembang terakhir,” kata Zufra kepada mediabyte.id, Rabu (12/08/2026).
Menurutnya, badan publik tidak boleh menutup akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan tersebut semakin penting ketika informasi diminta oleh wartawan untuk kepentingan pemberitaan dan pengawasan publik.
“Saya hanya ingin menyampaikan, Dinas Kominfo tidak boleh menutup akses informasi kepada masyarakat, apalagi kepada wartawan. Apa pun harus dijelaskan,” tegasnya.
Baca Juga: Transparansi Anggaran Media Disorot, For-KI Riau Pertanyakan KI Award Pemkab Kampar
Zufra juga menyoroti alasan bahwa suatu kebijakan atau persoalan terjadi pada masa pejabat sebelumnya. Menurut dia, pergantian kepala dinas maupun kepala bidang tidak menghilangkan tanggung jawab institusi untuk memberikan penjelasan.
Pejabat yang saat ini memegang kewenangan, lanjutnya, tetap berkewajiban memahami persoalan di instansinya dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Soal apakah itu terjadi pada masa dia, kepala dinas yang lain, atau kepala bidang yang lain, itu persoalan lain. Namun, dia harus bisa menjelaskannya. Dia tidak boleh lari dari tanggung jawab. Saya kira itu,” ujar Zufra.
Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik pengelolaan anggaran kerja sama media Diskominfo Kampar tahun anggaran 2024 yang nilainya mencapai sekitar Rp10,4 miliar. Sorotan terutama mengarah pada mekanisme penetapan nilai kerja sama, klasifikasi media, ketimpangan nilai yang diterima masing-masing perusahaan pers, serta keterbukaan dokumen pendukungnya.
Dalam data yang sebelumnya diperoleh, terdapat media yang menerima nilai kerja sama hingga ratusan juta rupiah dalam satu tahun. Pada saat bersamaan, sejumlah media lainnya hanya memperoleh nilai kerja sama dalam kisaran jutaan rupiah. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai indikator, klasifikasi, dan dasar penetapan nilai kerja sama.
Baca Juga: Diskominfo Kampar Bungkam Soal Dasar Penentuan Anggaran Kerja Sama Media Rp10,4 Miliar
Redaksi sebelumnya telah menyampaikan permohonan konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Kampar, Lukmansyah Badoe.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Bambang pejabat yang menangani bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), termasuk Sri Mardi Turni Astuti pejabat yang bertugas pada periode anggaran terkait. Namun, penjelasan mengenai indikator penilaian, klasifikasi media, dan dasar perbedaan nilai kerja sama belum diperoleh secara lengkap.
Sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, Mediabyte.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Diskominfo Kabupaten Kampar maupun pihak-pihak terkait. Tanggapan yang diterima akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari keberlanjutan pemberitaan.
Penulis: Redaksi











