MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan pemberian uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik ialah adanya perbedaan nominal antara uang yang diduga diberikan dan jumlah yang dikembalikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Suhardiman diduga menyerahkan uang sebesar 14.000 dolar Singapura kepada Raja Juli. Namun, uang yang kemudian dikembalikan disebut hanya sekitar 12.000 dolar Singapura.
“Itu pengembaliannya belum utuh. Pengembaliannya diduga hanya berkisar di angka 12.000 Singapore Dollar. Artinya ada selisih 2.000,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
KPK akan menelusuri keberadaan selisih sekitar 2.000 dolar Singapura tersebut. Penyidik juga akan mendalami pihak-pihak yang mengetahui proses pemberian maupun pengembalian uang tersebut.
“Selisih 2.000 Singapore Dollar itu tentu nanti penyidik akan telusuri, akan dalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui mengapa ada selisih antara pemberian dan pengembalian tersebut,” ujar Budi.
Dalam proses pendalaman, KPK membuka kemungkinan meminta keterangan dari pihak yang membantu atau mengetahui mekanisme pengembalian uang tersebut.
Ajudan Raja Juli menjadi salah satu pihak yang berpotensi dimintai keterangan karena disebut membantu proses pengembalian amplop yang sebelumnya diterima Menteri Kehutanan tersebut.
“Termasuk tentunya jika memang pengembalian yang dilakukan oleh Pak Menteri itu difasilitasi atau ada pihak-pihak yang kemudian membantu mengetahui proses dan mekanisme pemberian itu, pengembalian itu, maka penyidik tentunya juga terbuka kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian dari uang tersebut,” kata Budi.
Selain ajudan Raja Juli, Kapolres Kuansing juga berpotensi diperiksa. Kapolres disebut mengetahui sekaligus menjadi penghubung dalam proses pengembalian uang tersebut.
Kendati demikian, Budi belum menyampaikan secara pasti pihak mana saja yang nantinya akan dipanggil oleh penyidik.
“Terkait dengan spesifik pihak siapa saja yang akan dipanggil, tentu nanti kita tunggu perkembangannya,” ucapnya.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait diperlukan untuk mengungkap secara terang proses pengembalian uang, khususnya mengenai selisih nominal antara uang yang diduga diberikan dan uang yang dikembalikan.
“Terutama soal jumlah pengembalian yang ada gap, ada selisih dari jumlah yang diberikan,” pungkas Budi.
Sebelumnya, KPK mengungkap adanya sejumlah pertemuan antara Suhardiman Amby dan Raja Juli yang berkaitan dengan proses pengurusan pelepasan kawasan hutan.
Penyidik menemukan sedikitnya tiga pertemuan yang berlangsung pada April, Mei dan 2 Juni 2026. Untuk pertemuan pada April, KPK masih melakukan pendalaman.
Sementara pada pertemuan Mei, diduga terjadi pemberian uang sekitar 12.500 dolar Singapura kepada pejabat lain di Kementerian Kehutanan.
Kemudian pada 2 Juni 2026, Suhardiman diduga kembali menyerahkan uang sekitar 14.000 dolar Singapura kepada Raja Juli.
Namun, uang yang dikembalikan Raja Juli kepada Suhardiman disebut tidak sama dengan nominal yang diduga diterima pada pertemuan tersebut.
KPK juga menduga uang tersebut bersumber dari pengumpulan dana anggota Koperasi Unit Desa (KUD), kepala desa dan camat di Kabupaten Kuansing untuk keperluan pengurusan pelepasan kawasan hutan.
Dana yang terkumpul kemudian diduga dikonversi menjadi sekitar 46.500 dolar Singapura sebelum sebagian di antaranya diserahkan kepada pihak-pihak terkait.
Raja Juli sebelumnya mengakui menerima sebuah amplop dari Suhardiman dalam pertemuan pada 2 Juni 2026. Ia menyatakan tidak mengetahui isi amplop tersebut.
Setelah menerima amplop, Raja Juli mengaku memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya kepada Suhardiman. Pengembalian tersebut dilakukan pada Jumat, 12 Juni 2026.
Selanjutnya, pada 3 Juli 2026, Raja Juli melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK. Namun, laporan tersebut kemudian ditolak oleh lembaga antirasuah.
Proses pendalaman KPK kini mencakup mekanisme pengembalian serta alasan munculnya perbedaan nominal antara uang yang diduga diberikan dan jumlah yang dikembalikan.
Penulis : David











