MEDIABYTE.ID, BENGKALIS – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Pangkalan Libut, Kabupaten Bengkalis, Riau, mengungkap dugaan penguasaan kawasan hutan produksi untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit.
Dalam perkara tersebut, Polsek Pinggir menetapkan seorang warga berinisial J sebagai tersangka. Ia diduga menguasai dan mengusahakan kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah.
Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Pinggir Kompol Agung Rama Setiawan mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara pada Kamis (10/9/2026).
“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Polsek Pinggir melakukan gelar perkara pada Kamis kemarin (10/9/2026),” ujar Agung, Jumat (11/9/2026).
Menurut Agung, perkara tersebut bermula ketika petugas melakukan penanganan karhutla di Jalan Pemda Mandar RT 001 RW 006, Air Pamesi Betuah, Desa Pangkalan Libut, pada Rabu (2/9/2026).
Saat melakukan pengecekan di lokasi kebakaran, petugas menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit di areal yang terbakar.
“Saat petugas melakukan pengecekan dan penanganan kebakaran di lokasi, ditemukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di areal yang terbakar,” ungkapnya.
Temuan tersebut kemudian dikembangkan oleh kepolisian. Penyidik berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Riau untuk memastikan status kawasan berdasarkan titik koordinat lokasi.
Hasil telaah BPKH Riau menunjukkan bahwa lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan produksi. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap aktivitas perkebunan yang berada di kawasan tersebut.
“Dari penyelidikan, polisi menemukan dugaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola J,” ujarnya.
Dalam penyelidikan, polisi juga menemukan sebuah pondok yang didirikan J di lokasi tersebut. Penyidik memperoleh informasi bahwa tanaman kelapa sawit di areal itu diduga baru dipanen sekitar satu bulan sebelum petugas menemukan lokasi.
Dari hasil penyelidikan, J diduga tidak mengantongi izin yang sah untuk melakukan kegiatan perkebunan maupun menguasai kawasan hutan tersebut. Luas lahan yang diduga dikuasai mencapai sekitar 2,5 hektare.
Untuk memastikan unsur dugaan tindak pidana, penyidik melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan. Di antaranya memeriksa saksi dan ahli, mengecek lokasi, mengambil titik koordinat, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan status kawasan.
Atas dugaan perbuatannya, J disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Usai penetapan tersangka, penyidik akan melanjutkan proses hukum dengan melengkapi administrasi berkas perkara serta melakukan pemeriksaan terhadap J.
Polisi juga akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum dan terus melakukan koordinasi dalam proses penanganan perkara.
Pemeriksaan terhadap sejumlah ahli juga akan dilakukan, termasuk ahli laboratorium forensik dan ahli perkebunan. Langkah tersebut dilakukan sebelum proses penyidikan dinyatakan selesai.
Polres Bengkalis menegaskan akan terus menindak dugaan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah kepolisian dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum terhadap J tetap berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis : Efirina
