MEDIABYTE.ID, SELATPANJANG — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan tanggapan atas berbagai pandangan fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin dalam Rapat Paripurna DPRD di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (28/9/2026).
Salah satu hal yang mendapat penjelasan adalah komposisi belanja pegawai. Dalam Perubahan APBD 2026, alokasi belanja pegawai berada pada angka 36,38 persen. Persentase itu lebih rendah dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai 44,50 persen.
Muzamil menyebut seluruh pandangan, pertanyaan, koreksi, saran dan masukan dari fraksi DPRD menjadi bahan pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan anggaran.
“Pandangan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan anggaran agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Muzamil.
Ia menjelaskan, perubahan struktur anggaran disusun dengan memperhitungkan perubahan pendapatan daerah, kebijakan transfer, kebutuhan belanja, evaluasi pelaksanaan APBD berjalan serta kapasitas fiskal daerah.
Dalam menjawab persoalan belanja wajib, pemerintah memastikan penyusunan anggaran tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, infrastruktur pelayanan publik dan belanja pegawai.
Untuk pendidikan, Pemkab Meranti mengalokasikan 33,69 persen dari total belanja daerah. Dana tersebut diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan, akses layanan belajar, kompetensi tenaga pendidik serta penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
Adapun belanja infrastruktur pelayanan publik ditetapkan sebesar 28,50 persen. Penggunaannya diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki sarana dan prasarana dasar serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan.
Untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan maupun jembatan, pemerintah akan menggunakan sejumlah pertimbangan, mulai dari skala prioritas, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, keterhubungan antarwilayah hingga kemampuan keuangan daerah.
“Pemerintah juga mengajak DPRD agar mengarahkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada pembangunan infrastruktur,” ujar Muzamil.
Muzamil juga memaparkan struktur belanja dalam Perubahan APBD 2026. Belanja operasi tercatat sekitar Rp930 miliar, sementara belanja modal berada di kisaran Rp89 miliar.
Menurut pemerintah, perbedaan nominal tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai ketimpangan karena belanja operasi mencakup berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pos tersebut antara lain meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi serta kebutuhan operasional lainnya.
Pemkab Meranti menyatakan efisiensi tetap dilakukan dengan mempertahankan pelayanan dasar dan program yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Belanja pendukung yang tidak mendesak atau belum memiliki keluaran yang jelas akan terus dievaluasi, sedangkan belanja wajib tetap diperhatikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah daerah juga menjelaskan adanya pengurangan belanja sekitar Rp36,29 miliar dalam Perubahan APBD 2026.
Muzamil mengatakan penyesuaian itu berkaitan dengan kemampuan pendapatan daerah, kebijakan efisiensi, hasil evaluasi kegiatan serta penajaman skala prioritas.
“Rincian program, kegiatan dan subkegiatan yang mengalami perubahan akan dibuka dalam dokumen pembahasan dan menjadi bagian dari telaahan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Meranti menyatakan masih akan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah yang disiapkan antara lain melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah serta penataan aset.
Untuk target pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perhitungannya disesuaikan dengan kondisi riil pelayanan, potensi pendapatan, realisasi serta kemampuan BLUD mencapai target.
Pembinaan terhadap BLUD juga dilanjutkan untuk meningkatkan efisiensi, memastikan remunerasi proporsional dan menjaga ketersediaan obat-obatan serta fasilitas pelayanan kesehatan.
“Keseluruhan upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah secara terukur, efektif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi ekonomi masyarakat,” jelas Muzamil.
Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pemerintah daerah menyebut nilainya sekitar Rp2,661 miliar.
Dana tersebut bersumber dari beberapa komponen, yakni BOS sebesar Rp2,567 juta, BOK Rp422,302 juta, BLUD Puskesmas Rp944,809 juta, BLUD UPT RSUD Rp884,613 juta serta penghematan belanja barang dan jasa sebesar Rp407,675 juta.
Pemkab menegaskan pemanfaatan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan harus melalui perhitungan dan penetapan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pengendalian kas, komitmen belanja dan kewajiban pembayaran juga akan diperkuat agar penggunaan SiLPA tidak berdampak pada munculnya tunda bayar pada tahun berikutnya.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS dan NasDem mengenai gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), honorarium, penghasilan tetap desa dan dana lainnya, pemerintah menyatakan memahami pentingnya pembayaran tepat waktu.
Pembayaran akan diupayakan dengan mempertimbangkan kemampuan kas daerah, jadwal penyaluran pendapatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah menilai ketepatan pembayaran juga berkaitan dengan daya beli aparatur sekaligus perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
Sementara itu, sorotan Fraksi Gerindra dan Golkar mengenai keterlambatan penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026 juga mendapat tanggapan. Pemkab Meranti menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan tersebut.
Pemerintah menjelaskan, kondisi itu berkaitan dengan penyesuaian terhadap regulasi efisiensi anggaran pemerintah pusat serta proses rekonsiliasi data transfer daerah.
Pemkab berkomitmen mempercepat penyampaian dokumen pendukung sekaligus membuka data yang diperlukan agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif sesuai ketentuan.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali mengatakan, setelah jawaban pemerintah daerah disampaikan, pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 akan diteruskan melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan APBD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD,” kata Khalid.
Sebelumnya, Pemkab Meranti telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Minggu (27/9/2026). Nota keuangan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin.
Pemkab Meranti berharap seluruh rangkaian pembahasan dapat berlangsung lancar hingga menghasilkan APBD Perubahan 2026 yang responsif, realistis dan sesuai ketentuan.
“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan fiskal, mempercepat pembangunan dan memperluas manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,” pungkas Muzamil.
Penulis : Silvia











