MEDIABYTE.ID, SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyesuaian terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026. Dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2026, belanja daerah direncanakan turun Rp134,69 miliar atau 5,68 persen.
Belanja daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2,371 triliun, dalam RAPBD-P 2026 menjadi Rp2,236 triliun.
Bupati Siak Afni Zulkifli menjelaskan, perubahan tersebut dilakukan karena sejumlah asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) mengalami perubahan seiring perkembangan kondisi keuangan daerah.
“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA terutama berkenaan dengan perubahan asumsi keuangan daerah,” ujar Afni dalam rapat paripurna DPRD Siak, Jumat (25/9/2026).
Meski terjadi penyesuaian anggaran, Afni menyebut pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Meskipun terjadi perubahan anggaran, Pemerintah Kabupaten Siak tetap fokus dalam upaya mencapai target-target kinerja yang telah disepakati dalam RPJMD,” sambungnya.
Pendapatan Daerah Turun Rp160,17 Miliar
Penyesuaian RAPBD-P tidak hanya terjadi pada sisi belanja. Proyeksi pendapatan daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp160,17 miliar atau 6,76 persen.
Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp2,370 triliun, dalam perubahan anggaran menjadi Rp2,210 triliun.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 9,75 persen menjadi Rp623,06 miliar.
Salah satu komponen yang mengalami penurunan cukup besar adalah penerimaan pajak daerah. Target pajak daerah dikoreksi 28,38 persen atau sekitar Rp87,82 miliar, sehingga menjadi Rp221,6 miliar.
Di sisi lain, tidak seluruh komponen PAD mengalami penurunan. Retribusi daerah justru diproyeksikan meningkat 9,60 persen menjadi Rp138,01 miliar.
Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga naik 2,33 persen menjadi Rp253,18 miliar. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi peningkatan laba badan usaha milik daerah (BUMD).
Sementara lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan 35,08 persen menjadi Rp10,25 miliar.
Transfer Pemerintah Pusat Ikut Berkurang
Pendapatan transfer Kabupaten Siak dalam RAPBD-P 2026 juga mengalami koreksi. Nilainya turun 5,53 persen menjadi Rp1,587 triliun.
Transfer dari pemerintah pusat berkurang 8,76 persen menjadi Rp1,370 triliun. Sementara transfer antar daerah justru meningkat 21,74 persen menjadi Rp216,57 miliar.
Perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian struktur APBD Siak. Dalam APBD 2026 yang disahkan pada November 2025, pendapatan transfer sebelumnya mencapai Rp1,674 triliun, sedangkan PAD ditargetkan Rp696 miliar.
Dengan berkurangnya penerimaan transfer dan pajak daerah, pemerintah kabupaten melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja untuk menjaga keseimbangan anggaran.
Belanja Modal Turun 27,23 Persen
Sejumlah komponen belanja juga mengalami perubahan dalam RAPBD-P 2026. Belanja operasi turun 1,54 persen menjadi Rp1,918 triliun.
Belanja pegawai menjadi salah satu pos yang mengalami pengurangan, yakni 9,86 persen menjadi Rp969,75 miliar.
Belanja hibah turun 22,63 persen menjadi Rp35,32 miliar. Sementara belanja bantuan sosial berkurang 43,29 persen menjadi Rp979,39 juta.
Namun, belanja barang dan jasa justru mengalami peningkatan sebesar 10,55 persen menjadi Rp911,94 miliar.
Penurunan juga terjadi pada belanja modal yang berkurang 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar.
“Belanja modal turun paling dalam 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar. Belanja transfer turun 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar,” kata Afni.
Selain belanja modal, belanja transfer juga mengalami penurunan 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar.
Defisit Ditutup dari SiLPA
Setelah dilakukan penyesuaian pada sisi pendapatan dan belanja, RAPBD-P Siak 2026 masih mencatat defisit sebesar Rp26,6 miliar.
Pemerintah Kabupaten Siak merencanakan defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Riau.
SiLPA tersebut tercatat meningkat 185,17 persen, dari Rp14,41 miliar menjadi Rp41,10 miliar.
Di tengah penyesuaian fiskal tersebut, Kabupaten Siak kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025. Raihan itu menjadi WTP ke-15 secara berturut-turut.
Afni menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mempertahankan opini tersebut.
“Ini merupakan buah hasil dari kerja sama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif. Tanpa dukungan dan kerja sama yang baik tentunya penghargaan ini tak mungkin kita peroleh,” ujar Afni.
Namun, Pemkab Siak tetap memiliki sejumlah rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti. Karena itu, opini WTP menjadi bagian dari penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan dan tidak dengan sendirinya menggambarkan efektivitas seluruh program maupun kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, pembahasan RAPBD-P 2026 akan dilakukan bersama DPRD Siak. Afni meminta seluruh kepala perangkat daerah aktif mengikuti pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Siak.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.
Penulis : Redaksi
