MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau tahun anggaran 2026 disepakati sebesar Rp8,378 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (28/9/2026).
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Edi Basri SH MSi, mengatakan pembahasan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah selama tahun berjalan.
Menurutnya, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau juga diarahkan agar APBD tetap dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah.
“Melalui pembahasan ini juga menyampaikan rekomendasi dalam langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembangunan pengawasan sehingga tercapai tujuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, dan transparan, serta akuntabel,” ucapnya.
Pendapatan Daerah Turun Rp125,70 Miliar
Dalam hasil pembahasan Banggar dan TAPD, pendapatan daerah Riau pada APBD Perubahan 2026 ditargetkan Rp8,29 triliun. Angka tersebut turun Rp125,70 miliar dibandingkan target awal sebesar Rp8,254 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp4,712 triliun atau sekitar 57,96 persen dari total pendapatan. Nilai tersebut mengalami penurunan Rp528,23 miliar dari target awal Rp5,240 triliun.
Penurunan PAD berasal dari beberapa komponen. Pajak daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp3,994 triliun turun Rp24,65 miliar menjadi Rp3,969 triliun.
Retribusi daerah juga mengalami penurunan dari Rp14,36 miliar menjadi Rp12,39 miliar. Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun Rp466,78 miliar dari Rp618,22 miliar menjadi Rp151,48 miliar.
Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah turun Rp34,86 miliar, dari sebelumnya Rp613,73 miliar menjadi Rp578,86 miliar.
Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan. Angkanya bertambah Rp373,61 miliar, dari Rp3,005 triliun menjadi Rp3,378 triliun atau sekitar 41,55 persen dari total pendapatan.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga naik Rp28,91 miliar, dari Rp9,25 miliar menjadi Rp38,16 miliar.
Belanja Daerah Naik Rp56,62 Miliar
Dari sisi belanja, APBD Perubahan Riau 2026 ditetapkan sebesar Rp8,378 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp56,62 miliar dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp8,321 triliun.
Belanja operasi menjadi salah satu komponen terbesar dengan nilai Rp6,355 triliun. Angka tersebut naik Rp176,67 miliar dari sebelumnya Rp6,179 triliun dan setara 75,86 persen dari total belanja.
Belanja pegawai juga meningkat dari Rp3,47 triliun menjadi Rp3,562 triliun atau bertambah Rp89,66 miliar. Komponen ini mencapai sekitar 42,52 persen dari total belanja.
Sementara belanja barang dan jasa naik Rp67,51 miliar, dari Rp2,37 triliun menjadi Rp2,439 triliun atau sekitar 29,12 persen dari total belanja.
Untuk belanja modal, anggarannya bertambah Rp8,649 miliar dari Rp689,61 miliar menjadi Rp698,99 miliar. Nilai tersebut setara 8,33 persen dari total belanja.
Adapun belanja tak terduga mengalami pengurangan Rp12,29 miliar, dari Rp50 miliar menjadi Rp37,73 miliar.
Sedangkan belanja transfer turun Rp116,43 miliar, dari sebelumnya Rp1,403 triliun menjadi Rp1,286 triliun.
Banggar Soroti Penurunan Target PAD
Banggar DPRD Riau memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Riau menyusul penurunan target PAD dalam APBD Perubahan 2026.
Menurut Banggar, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena Riau memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Edi menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan tidak semestinya hanya dibebankan kepada perangkat daerah yang menangani sektor pendapatan.
“Peningkatan pendapatan daerah tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah pengelolaan pendapatan, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” pungkasnya.
Penulis : Efirina











