6)MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan konsultasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (28/7/2026)
Pertemuan yang berlangsung di Gedung BPKP Perwakilan Riau tersebut membahas dua agenda strategis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kedua agenda itu meliputi kejelasan status penyertaan modal berupa aset tanah dan bangunan Pasar Modern kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Rokan Hulu Jaya (RHJ), serta mekanisme teknis Pinjaman Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., hadir langsung memimpin delegasi pemerintah daerah bersama Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam konsultasi tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk menyelaraskan kebijakan daerah, khususnya dalam pengelolaan aset dan pembiayaan pembangunan.
Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Rohul, di antaranya Tamrin Nasution, Budi Darman, dan Purwadi.
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, hadir Kepala Dinas Kesehatan dr. Bambang Triono, Kepala Dinas Perkim Desmadiana, Sekretaris DPRD (Sekwan) El Bizri, Direktur Perumda RHJ Imran Tambusai, Direktur RSUD dr. Zuldi Afki, Kabag Adwil M. Franovandi, Kabag Ekonomi dan SDA Quspedra Aflah, serta Kabag Hukum Erinaldi. Pertemuan tersebut juga diikuti jajaran manajemen Perumda Rokan Hulu Jaya.
Pembahasan mengenai status penyertaan modal aset Pasar Modern menjadi bagian penting dalam upaya memastikan pengelolaan barang milik daerah berjalan sesuai ketentuan. Kejelasan status aset tanah dan bangunan yang disertakan kepada Perumda RHJ diharapkan dapat mendukung kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola BUMD.
Sementara itu, konsultasi terkait Pinjaman Daerah kepada PT SMI menjadi langkah untuk memperoleh pemahaman mengenai mekanisme dan aspek teknis pembiayaan. Hal ini penting agar setiap kebijakan pembiayaan daerah dapat direncanakan dan dilaksanakan secara cermat, sesuai regulasi, serta memperhatikan prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah.
Melalui koordinasi bersama BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Pemkab dan DPRD Rokan Hulu berharap berbagai kebijakan strategis daerah dapat berjalan lebih terarah, memiliki landasan tata kelola yang kuat, serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
