MEDIABYTE.ID, JAKARTA – DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (12/11/2026). Salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut adalah pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR RI, termasuk usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan agenda yang telah disiapkan, rapat paripurna juga akan membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI. Pembahasan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menjadikan RUU itu sebagai usul DPR RI.
Selain itu, anggota dewan akan membahas persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik sebelum dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan.
Semula, rapat paripurna diinformasikan berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun, jadwal tersebut mengalami perubahan menjadi pukul 14.00 WIB sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor B/15920/LG.01.01/11/2026.
“Menyusul surat kami Nomor B/15796/LG.01.01/11/2026 tanggal 11 November 2026 Hal. Undangan Rapat Paripurna yang semula akan dilaksanakan 10.00 WIB berubah menjadi 14.00 WIB” bunyi surat tersebut.
Sebelum agenda paripurna digelar, pimpinan DPR RI telah menerima dan memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Pembahasan usulan tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam rapat itu, Saan membacakan hasil pembahasan dan menyampaikan bahwa terdapat 120 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan dalam pengajuan HMP. Sementara itu, dalam dinamika persidangan, secara lisan disebutkan sebanyak 172 anggota turut mengajukan hak tersebut.
Saan menjelaskan, hasil rapat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku di DPR.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI,” kata Saan.
Dengan masuknya usulan tersebut dalam agenda pembahasan, perkembangan proses pengajuan HMP terhadap polemik ijazah Gibran menjadi salah satu hal yang akan mendapat perhatian dalam rapat paripurna DPR RI hari ini.
Penulis : Redaksi











