MEDIABYTE.ID, TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menyalurkan bantuan keuangan kepada tujuh partai politik untuk tahun anggaran 2026. Penyerahan bantuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, H. Muklisin, bersama perwakilan partai politik penerima.
Kegiatan berlangsung di Ruang Abdul Ja’far, Kantor Bupati Kuansing, Jumat (13/11/2026).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kuansing, Muhjelan Arwan, S.H., M.H., mengatakan bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pendidikan politik di tengah masyarakat.
Menurutnya, penyaluran bantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
Proses verifikasi juga melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
Muhjelan mengingatkan agar setiap partai politik menggunakan bantuan tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta memenuhi ketentuan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan.
Dengan begitu, dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam mendukung tugas serta fungsi partai politik.
Sementara itu, Plt Bupati Kuansing, H. Muklisin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur karena bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2026 dapat direalisasikan.
Ia menegaskan, seluruh proses pencairan hingga penggunaan dana yang bersumber dari anggaran negara harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Karena mekanisme pembayarannya menggunakan anggaran negara, tentu seluruh ketentuan yang berlaku harus kita ikuti. Begitu juga dalam pemanfaatan dana ini, harus tetap sesuai regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Muklisin.
Muklisin juga menyebut partai politik sebagai salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kuansing.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai elemen, termasuk partai politik yang memiliki keterkaitan dengan lembaga legislatif.
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan bagian dari sinergi bersama DPRD.
Seluruh proses tersebut diharapkan bermuara pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kuansing.
Dalam kesempatan itu, Muklisin turut memaparkan perkembangan penyelesaian kewajiban tunda bayar Pemkab Kuansing. Dari sebelumnya sekitar Rp206 miliar, jumlah tersebut kini berkurang menjadi Rp124 miliar.
“Semoga ke depan persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Selagi kemampuan anggaran daerah mencukupi, kami juga akan berupaya memenuhi program-program yang diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD,” ungkapnya.
Adapun tujuh partai politik penerima bantuan keuangan tahun anggaran 2026 yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Melalui penyaluran bantuan tersebut, Pemkab Kuansing berharap partai politik semakin optimal menjalankan fungsi pendidikan politik, meningkatkan kualitas demokrasi, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah.
Penulis : David











