MEDIABYTE.ID, BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Riau, bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja sebesar Rp1,98 triliun.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026).
Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, yang hadir langsung dalam rapat tersebut mengakui penyusunan APBD 2027 menghadapi tekanan fiskal cukup berat. Salah satu faktor utamanya adalah pengurangan transfer pemerintah pusat, terutama penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi yang mencapai 80,61 persen.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total belanja daerah Bengkalis tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp1.987.583.920.520,54.
Sementara itu, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp1.876.044.496.194,47 dengan pembiayaan daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.
Jumlah belanja tersebut mengalami penurunan sebesar 41,99 persen dibandingkan usulan awal yang mencapai Rp3.260.173.371.307,93.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Kasmarni menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” tegas Kasmarni.
Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dokumen yang memuat daftar program dan kegiatan.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah lebih cermat dan selektif dalam menyusun maupun menjalankan program. Setiap penggunaan anggaran harus mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas, serta dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita harus memastikan tidak ada pemborosan anggaran. Tidak boleh ada program yang hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata. Yang paling penting, jangan sampai masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak hanya karena kemampuan keuangan daerah sedang menghadapi tekanan,” ujarnya.
Kasmarni juga meminta agar program yang tidak mendesak dievaluasi kembali. Sebaliknya, kebutuhan dasar masyarakat dan program prioritas pembangunan harus tetap memperoleh perhatian dalam pelaksanaan APBD 2027.
Terkait catatan dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD, Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan. Ia memastikan berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah mencermati setiap rekomendasi Banggar, melakukan penyesuaian sesuai kewenangan, serta memastikan program prioritas dilaksanakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasmarni menilai proses pembahasan APBD 2027 mencerminkan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia pun mengajak pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Kita membutuhkan kerja bersama, komitmen, dan kesungguhan semua pihak. Dengan kebersamaan, kita optimistis program-program prioritas tetap dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kasmarni berharap APBD 2027 yang telah disepakati dapat menjadi landasan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno. Kegiatan juga dihadiri 32 anggota DPRD.
Turut hadir Sekretaris Daerah Bengkalis, dr. Ersan Saputra, TH, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Syahruddin, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027, dilanjutkan foto bersama dan ramah tamah.
Penulis : Efirina











