MEDIABYTE.ID, BENGKALIS – Informasi mengenai daftar media penerima kerja sama, besaran anggaran, dasar penetapan mitra, hingga mekanisme pembayaran kerja sama media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pernah menjadi objek sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau.
Melalui Putusan Mediasi Nomor 002/KIP-R/PS-M/I/2024 dengan nomor register Reg.002/PSI/KIP-R/I/2024, KI Riau menguatkan kesepakatan antara Hari Jummaulana selaku pemohon dengan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai termohon.
Dalam kesepakatan tersebut, PPID Utama Pemkab Bengkalis menyatakan bersedia memberikan seluruh informasi yang dimohonkan setelah informasi tersebut dikuasai oleh termohon.
Informasi yang dimohonkan berkaitan dengan kerja sama media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis serta DPRD Kabupaten Bengkalis selama periode 2020, 2021, 2022 dan 2023.
Adapun empat kelompok informasi yang menjadi objek permohonan tersebut meliputi:
1. Daftar Media yang Menjalin Kerja Sama
Pemohon meminta soft copy dan/atau fotokopi daftar seluruh media online dan cetak yang menjalin kerja sama dengan Diskominfotik Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis selama tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.
Informasi ini mencakup identitas media yang menjadi mitra kerja sama badan publik selama periode tersebut.
2. Besaran Anggaran Kerja Sama Setiap Media
Pemohon meminta informasi mengenai nilai kerja sama dalam rupiah untuk masing-masing media online dan cetak yang menjalin kerja sama dengan Diskominfotik Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis selama periode 2020–2023.
Informasi tersebut berkaitan dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk setiap media yang menjadi mitra kerja sama.
3. Dasar dan Kriteria Penentuan Kerja Sama Media
Pemohon juga meminta dokumen yang menjelaskan landasan Diskominfotik Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam menentukan media yang menjadi mitra kerja sama.
Termasuk faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kerja sama serta dasar penetapan besaran nilai anggaran untuk masing-masing media.
4. Sistem Pembayaran dan Status Pelunasan Kerja Sama
Poin berikutnya berkaitan dengan sistem pembayaran kerja sama media, termasuk daftar media yang telah menerima pembayaran penuh dan media yang belum mendapatkan pembayaran penuh.
Permohonan tersebut juga mencakup alasan atau dasar pembayaran kepada masing-masing media selama periode 2020–2023.
Keempat kelompok informasi tersebut tercantum dalam pertimbangan Putusan Mediasi KI Riau Nomor 002/KIP-R/PS-M/I/2024.
Berawal dari Permohonan Informasi Tahun 2023
Berdasarkan dokumen putusan, Hari Jummaulana mengajukan permohonan informasi kepada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada 20 November 2023. Permohonan tersebut diterima melalui pos pada 23 November 2023.
Karena tidak mendapatkan tanggapan, pemohon kemudian mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Utama Pemkab Bengkalis pada 7 Desember 2023 yang diterima pada 8 Desember 2023.
Keberatan tersebut juga tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban. Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KI Riau pada 30 Januari 2024.
Permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan KI Riau pada 31 Januari 2024 dengan nomor register Reg.002/PSI/KIP-R/I/2024.
Dalam pemeriksaan awal pada 28 Maret 2024, kedua belah pihak sepakat menempuh penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi KI Riau dengan mediator pembantu Roma Doni, S.Sos.
KI Riau Kuatkan Kesepakatan Mediasi
Hasil mediasi menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, termohon bersedia memberikan seluruh informasi yang diminta pemohon setelah informasi tersebut dikuasai oleh termohon.
Kedua, termohon akan memberikan informasi paling lama dua bulan terhitung sejak kesepakatan mediasi ditandatangani pada 28 Maret 2024.
Ketiga, setelah dokumen informasi diberikan kepada pemohon, sengketa informasi tersebut dinyatakan selesai.
Majelis Komisioner KI Riau kemudian menguatkan kesepakatan tersebut melalui putusan yang ditetapkan pada 8 Mei 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 13 Mei 2024.
Majelis Komisioner yang menangani perkara tersebut terdiri atas H. Zufra Irwan, S.E., M.M. selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, serta Tatang Yudiansyah, S.H.I. dan H. Asril Darma, S.Si., M.I.Kom. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
Persidangan tersebut didampingi Nurita Sari, M.Pd. selaku Panitera Pengganti.
Dalam pertimbangannya, KI Riau mengutip Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.
Sementara dalam amar putusannya, majelis memerintahkan pemohon dan termohon untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi.
Transparansi Anggaran Menjadi Kepentingan Publik
Putusan mediasi tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami keterbukaan informasi mengenai kerja sama media yang menggunakan anggaran badan publik.
Informasi mengenai siapa saja media yang menjadi mitra pemerintah, berapa nilai kerja samanya, apa dasar penetapannya, serta bagaimana mekanisme pembayarannya merupakan informasi yang memiliki relevansi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Melalui publikasi ini, masyarakat, khususnya insan pers, dapat mengetahui bahwa empat kelompok informasi tersebut pernah dimohonkan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik dan telah menghasilkan kesepakatan mediasi yang dikuatkan menjadi putusan KI Riau.
Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan hanya berkaitan dengan hak pemohon, tetapi juga menjadi bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui pengelolaan anggaran oleh badan publik.
Penulis: Redaksi









