MEDIABYTE.ID, MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempercepat pembenahan berbagai kebutuhan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjelang peresmian pada 4 Desember 2026. Kesiapan petugas, kelengkapan fasilitas, hingga standar operasional pelayanan menjadi sejumlah hal yang harus dipastikan agar pusat layanan terpadu tersebut dapat berfungsi secara optimal.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., mewakili Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar, di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Selasa (17/11/2026).
Rapat itu dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepulauan Meranti, Susanti, S.H., M.Si., serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi yang akan memberikan pelayanan melalui MPP.
Dalam koordinasi tersebut, pemerintah daerah menyampaikan perubahan jadwal peresmian. Agenda yang semula direncanakan pada 24 November 2026 kini diundur menjadi 4 Desember 2026 berdasarkan informasi dari kementerian. Peresmian akan dilaksanakan secara daring atau virtual.
Kepala DPMPTSP Kepulauan Meranti, Susanti, mengatakan perubahan jadwal tersebut memberikan kesempatan tambahan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah kebutuhan yang masih belum terpenuhi, terutama terkait kondisi bangunan dan fasilitas pelayanan.
Ia menjelaskan, kelengkapan administrasi pembentukan MPP pada prinsipnya telah dipenuhi. Meski demikian, beberapa bagian gedung dan sarana pendukung masih membutuhkan penyempurnaan sebelum digunakan untuk melayani masyarakat.
“Alhamdulillah, secara administrasi persiapan kita sudah lengkap. Namun, untuk kondisi gedung masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Dengan tambahan waktu ini, kita berupaya semaksimal mungkin agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai harapan,” jelasnya.
Susanti menambahkan, pada agenda peresmian 4 Desember mendatang, perwakilan DPMPTSP bersama Bupati Kepulauan Meranti akan mengikuti kegiatan di Jakarta bersama pihak kementerian. Sementara di daerah, kegiatan tersebut akan diikuti Sekda bersama seluruh instansi yang tergabung dalam MPP.
Adapun syukuran dan peresmian secara langsung di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan berlangsung pada 19 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti.
Di sisi lain, Sekda H. Sudandri Jauzah mengingatkan bahwa keberadaan MPP harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembentukan pusat pelayanan terpadu tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan agenda peresmian, tetapi harus mampu menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, terintegrasi, dan berkualitas.
Sudandri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh instansi yang telah terlibat dalam proses persiapan. Ia menilai, keberlangsungan MPP sangat ditentukan oleh kesungguhan setiap organisasi penyelenggara dalam membangun kerja sama.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama kita selama ini. Saya juga berharap melalui forum MPP ini, sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berjalan dan berlanjut sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Untuk memastikan pelayanan berjalan lancar, Sudandri meminta setiap instansi segera menetapkan jenis layanan yang akan disediakan, sekaligus memastikan ketersediaan petugas dan jadwal operasional. Pengaturan petugas pengganti juga perlu diperjelas apabila petugas utama berhalangan hadir.
Selain personel, kesiapan fasilitas turut menjadi perhatian. Setiap instansi diminta memastikan ketersediaan loket, komputer, jaringan internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.
“Kita harus memastikan kesiapan petugas, sarana prasarana, loket, komputer, internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan ketika mengakses layanan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan standar pelayanan dari masing-masing instansi. Hal tersebut meliputi persyaratan administrasi, alur dan prosedur pengurusan, waktu penyelesaian, biaya, hingga keterbukaan informasi.
Menurut Sudandri, kepastian standar tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui hak dan ketentuan yang berlaku ketika mengakses layanan. Setiap instansi juga harus menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik.
Dalam rapat itu, DPMPTSP diminta menyampaikan laporan mengenai perkembangan persiapan, termasuk fasilitas yang sudah tersedia, kebutuhan yang masih harus dipenuhi, serta langkah penyelesaian yang perlu diprioritaskan.
Instansi calon penyelenggara MPP juga diminta memaparkan kesiapan masing-masing. Laporan tersebut mencakup jenis layanan, jumlah dan penempatan petugas, dukungan fasilitas, standar operasional, serta kendala yang mungkin memengaruhi pelaksanaan pelayanan.
Sebelum MPP mulai beroperasi secara optimal, pemerintah daerah juga memandang perlu dilaksanakan simulasi pelayanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menguji kesiapan petugas, sistem, sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi sehingga kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki.
Sudandri berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada, khususnya berkaitan dengan kondisi gedung dan kelengkapan fasilitas pendukung.
Ia menegaskan, keberhasilan MPP tidak cukup dilihat dari terlaksananya peresmian. Hal yang lebih penting adalah keberlanjutan dan konsistensi pelayanan setelah pusat layanan tersebut mulai beroperasi.
“MPP hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh organisasi penyelenggara memiliki semangat kolaborasi, saling bekerja sama, dan berkoordinasi secara aktif. Setelah diresmikan, pekerjaan kita tidak berhenti. Komitmen ini harus terus dijaga dan dievaluasi secara berkala demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai persiapan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap MPP dapat menjadi pusat pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat mengurus berbagai keperluan pemerintahan maupun layanan dari instansi terkait secara lebih efektif, efisien, dan transparan.
Penulis : Silvia











