MEDIABYTE.ID, MERANTI – Kawasan Telaga Bening menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam pembenahan tata kota Selatpanjang. Penataan tersebut mencakup pengaturan aktivitas pedagang kaki lima (PKL), penanganan limbah perdagangan hingga penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran drainase.
Pembahasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Perkotaan Selatpanjang yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H., Rabu (18/11/2026), di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti.
Selain Telaga Bening, sejumlah lokasi lain turut menjadi perhatian, yakni Taman Cik Puan di Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, serta kawasan Simpang Jalan Rintis menuju Pasar Alahair.
Camat Tebing Tinggi, Juwita Ratnasari, mengatakan kondisi beberapa kawasan perkotaan, terutama Telaga Bening, sudah cukup lama mendapat keluhan dari masyarakat. Persoalan kawasan yang dinilai semakin semrawut dan kurang terawat menjadi salah satu hal yang perlu segera ditindaklanjuti.
Ia mengungkapkan, penataan Telaga Bening sebelumnya juga telah mendapat perhatian pimpinan daerah. Pada 16 Oktober lalu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti bahkan telah meminta agar pembenahan kawasan tersebut dilakukan sebelum peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang memang menjadi perhatian kita semua. Kami dari pemerintah kecamatan siap memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai arahan pimpinan,” ujarnya.
Persoalan penataan kawasan juga berkaitan dengan pengelolaan aktivitas perdagangan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti, Rawelly Anelia, menilai sejumlah persoalan teknis perlu segera diselesaikan, terutama menyangkut kebersihan lingkungan.
“Salah satunya menyangkut pengelolaan limbah dari aktivitas pedagang di kawasan Telaga Bening,” sebut Rawelly.
Ia menjelaskan, kebersihan kawasan tidak cukup hanya dijaga melalui pembersihan pada siang hari. Aktivitas perdagangan yang berlangsung pada malam hari juga perlu diatur agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
Selain itu, Rawelly menyoroti bangunan permanen yang berdiri di atas saluran drainase atau parit. Sebagian bangunan tersebut diketahui digunakan untuk kegiatan usaha dan bahkan diduga disewakan kepada pihak lain.
“Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan penertiban agar fungsi fasilitas umum tetap terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepulauan Meranti, Marwan, mengungkapkan bahwa penataan PKL masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan tempat relokasi yang memenuhi kelayakan.
Pemerintah daerah sebelumnya telah menyosialisasikan rencana pemindahan pedagang di kawasan Jalan Imam Bonjol ke pasar modern. Namun, rencana tersebut belum bisa dilaksanakan karena kondisi bangunan pasar yang masih mengalami kerusakan, termasuk bagian atap yang bocor.
Marwan menyebutkan, sejumlah pedagang sebenarnya telah bersedia dipindahkan apabila fasilitas pasar yang disediakan pemerintah sudah dalam kondisi layak untuk digunakan.
Dengan demikian, perbaikan pasar modern menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipercepat. Keberadaan tempat relokasi yang memadai diharapkan dapat mendukung penataan PKL sekaligus mengurangi aktivitas perdagangan yang tidak tertata di kawasan perkotaan.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berupaya menyusun langkah pembenahan secara terpadu agar penataan sejumlah kawasan di Selatpanjang dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Bagian Hukum Setdakab Kepulauan Meranti, serta para lurah.
Penulis : Silvia










