MEDIABYTE.ID, SIAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak berhasil memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp65 miliar dari APBN sepanjang 2026 untuk pembangunan infrastruktur jalan. Namun, upaya pemerataan pembangunan tersebut masih menghadapi tantangan karena kebutuhan penanganan jalan di Kabupaten Siak tercatat lebih dari 130 kilometer.
Selain keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Siak juga masih menunggu pembayaran kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp460 miliar.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengatakan anggaran APBN tersebut berhasil diakses melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan dukungan koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau.
Salah satu ruas yang mendapatkan pembiayaan melalui program tersebut adalah jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, yang menjadi jalur penghubung Perawang menuju Sungai Mandau.
Pada 2026, peningkatan jalan menggunakan konstruksi beton atau rigid beton di ruas tersebut memperoleh alokasi awal Rp15 miliar untuk sepanjang 1,1 kilometer.
Pembangunan kemudian dilanjutkan dengan tambahan penanganan sepanjang 3,5 kilometer yang terbagi dalam dua segmen. Masing-masing sepanjang 1,8 kilometer dengan anggaran Rp25,67 miliar dan 1,7 kilometer senilai Rp24,24 miliar.
“Artinya dalam setahun ini saja, Alhamdulillah kita dapat mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Siak,” kata Afni, Kamis (19/11/2026).
Selain mengandalkan APBN, Pemkab Siak juga memanfaatkan DBH Sawit, APBD, serta dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Melalui DBH Sawit, peningkatan jalan kabupaten telah mencapai sekitar 6,577 kilometer dalam kurun waktu 1,5 tahun. Pekerjaan tersebut meliputi ruas Siak–Tumang, Sawit Permai–Teluk Merbau di Kecamatan Dayun, serta jalan poros Dusun Lubuk Miyam di Kecamatan Koto Gasib.
Sementara itu, pemeliharaan jalan yang bersumber dari APBD telah menjangkau 152,30 kilometer dalam setahun terakhir. Dukungan CSR perusahaan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan sekitar 30 kilometer jalan lainnya.
Meski sejumlah pekerjaan telah direalisasikan, Afni mengakui masih banyak infrastruktur jalan yang membutuhkan penanganan. Pemerintah daerah pun terus berupaya mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan, baik dari pemerintah pusat maupun pihak swasta.
Menurut Afni, salah satu kendala yang memengaruhi kemampuan keuangan daerah adalah belum dibayarkannya sebagian kewajiban DBH sumber daya alam kepada Kabupaten Siak. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu pembayaran kurang salur sekitar Rp460 miliar.
Ia menilai, jika kewajiban tersebut segera dibayarkan, kemampuan fiskal daerah akan meningkat sehingga pembangunan jalan, khususnya di wilayah pelosok, dapat dipercepat.
“Jika hak Kabupaten Siak dari DBH Sumber Daya Alam yang masih terutang oleh pusat dibayar, Insyaallah akan banyak sekali jalan-jalan di pelosok Kabupaten Siak bisa terbangun,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Siak bersama BPJN Riau juga terus mengawal penanganan jalan nasional di kawasan Simpang Obor, lintas Siak–Tanjung Buton, yang selama ini rawan banjir.
Sebagai upaya penanganan jangka panjang, pembangunan jembatan kaki seribu di kawasan tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada 2027 menggunakan anggaran APBN.
Afni menegaskan, Pemkab Siak akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan melalui berbagai sumber pendanaan agar kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang layak dapat terpenuhi, meskipun kondisi keuangan daerah masih terbatas.









