MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Kabar baik bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang masa kontrak kerjanya berakhir pada Desember 2026. Pemerintah memastikan masa kerja mereka akan diperpanjang melalui kebijakan yang tengah disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Temu Ismail, mengatakan perpanjangan masa kerja tersebut akan dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut Temu, rencana perpanjangan surat edaran itu telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
“Nanti akan ada perpanjangan surat edaran Pak Menteri dan itu sudah disetujui oleh KemenpanRB,” kata Temu di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan terkait tenaga non-ASN harus memperhatikan ketentuan mengenai tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang telah diatur dalam undang-undang.
Melalui perpanjangan tersebut, guru non-ASN tetap diperbolehkan menjalankan tugas mengajar di sekolah negeri tempat mereka selama ini mengabdi.
Terkait pemenuhan hak guru, khususnya penggajian, Temu menyampaikan bahwa pembiayaannya dapat dilakukan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
“Akan diperpanjang surat edarannya dengan bagaimana kaitan dengan haknya berkaitan dengan tunjangan itu atau mungkin gajinya diberikan melalui dana BOS, kira-kira seperti itu,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan memperpanjang masa kerja sebanyak 172.323 guru non-ASN yang bertugas di sekolah negeri dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, perpanjangan diberikan kepada guru non-ASN yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
“Bagi guru non-ASN yang mengajar baik di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik yang saat ini sesuai perjanjian kerjanya akan berakhir pada Desember 2026 pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan perpanjangan (masa kerja),” kata Prasetyo.
Kebijakan tersebut juga mencakup 2.482 guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Prasetyo menegaskan, perpanjangan diperlukan agar para guru yang masa kontraknya berakhir pada penghujung 2026 tetap dapat melanjutkan tugasnya.
“Jadi diperpanjang masa kerjanya, karena habis pada Desember 2026,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan kepastian keberlanjutan tugas bagi guru non-ASN yang memenuhi ketentuan, sekaligus menjaga kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri.
Penulis : Efirina











