MEDIABYTE.ID, KUANTAN SINGINGI – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby, menegaskan bahwa kebijakan terkait rencana relokasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Suhardiman saat menjadi narasumber dalam diskusi daring (webinar) yang diselenggarakan Riau Research Center (RRC), Senin (5/1/2026) malam. Diskusi bertajuk “Di Balik Relokasi TNTN ke Cerenti, Untuk Siapa dan Demi Apa?” ini menghadirkan sejumlah tokoh dan pakar lintas sektor.
Dalam pemaparannya, Suhardiman menekankan posisi Pemerintah Kabupaten Kuansing sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan Presiden serta tim teknis yang menangani persoalan tersebut.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, kami harus tegak lurus dengan kebijakan Presiden Prabowo dan Tim PKH. Semua kewenangan terkait masalah pertanahan, baik izin maupun peruntukannya, berada di bawah komando pemerintah pusat,” ujar Suhardiman.
Meski demikian, Suhardiman menegaskan bahwa Pemkab Kuansing tetap membuka ruang bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mereka sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Silakan semua elemen berjuang dan menyalurkan aspirasinya melalui mekanisme yang ada, seperti melalui DPRD kabupaten, provinsi, bahkan DPR RI,” tambahnya.
Diskusi yang dipandu oleh moderator Sadrianto tersebut menjadi wadah serap aspirasi bagi tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan legislatif. Sejumlah nama tercatat hadir memberikan pandangan, di antaranya Alfitra Salam, Anggota DPRD Kuansing Mairizaldi, Anggota DPRD Riau Zulhendri, Ruslan Datuk Panglimo Bungsu, Staf Ahli Gubernur Riau Sardison, serta Prof. Dr. Elfita Yohana.
Sepanjang diskusi berlangsung, para peserta menyampaikan beragam masukan kritis dan konstruktif terkait dampak serta urgensi rencana relokasi TNTN, khususnya terhadap masyarakat lokal di wilayah Cerenti. ***
