MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah memfinalisasi kebijakan baru yang mengatur struktur biaya layanan pada platform e-commerce. Aturan ini disiapkan sebagai respons atas keluhan pelaku UMKM terkait biaya marketplace yang dinilai belum transparan dan memiliki banyak variasi istilah.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut akan dimuat dalam Peraturan Menteri UMKM tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM. Saat ini, aturan itu telah melewati tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan tinggal menunggu proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara.
Maman menegaskan bahwa salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah penyederhanaan komponen biaya di lokapasar (marketplace). Pemerintah akan menyeragamkan biaya menjadi tiga kategori utama, yaitu biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi.
“Di tiap marketplace namanya beda-beda, padahal substansinya sama. Akhirnya terkesan banyak pungutan, padahal hanya tiga komponen,” ujar Maman di Kompleks DPR RI, Senin (18/5/2026).
Selain penataan struktur biaya, pemerintah juga menyiapkan insentif berupa diskon biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama yang memasarkan produk dalam negeri melalui platform digital.
Namun, pemberian insentif tersebut akan terintegrasi dengan sistem SAPA UMKM sebagai basis verifikasi dan pengawasan penerima manfaat.
Di sisi lain, pemerintah turut memperketat hubungan kerja sama antara marketplace dan penjual. Platform e-commerce nantinya diwajibkan menggunakan kontrak kerja sama minimal satu tahun, dengan ketentuan bahwa biaya layanan tidak dapat diubah selama masa kontrak berlangsung.
Apabila terjadi penyesuaian biaya, pihak marketplace diwajibkan memberikan pemberitahuan paling lambat tiga bulan sebelumnya. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan kepastian usaha serta melindungi pelaku UMKM dari perubahan biaya secara tiba-tiba.
“Kalau sudah kontrak setahun, ya tidak bisa tiba-tiba biaya dinaikkan. Harus ada kepastian usaha,” sambungnya.
Pemerintah juga meminta agar platform e-commerce menunda sementara rencana kenaikan biaya layanan yang sebelumnya dikeluhkan pelaku UMKM, guna menghindari kesalahpahaman di lapangan. Maman menambahkan bahwa seluruh substansi aturan telah dikonsultasikan dengan pelaku industri marketplace serta kementerian terkait dan telah mencapai kesepahaman secara prinsip
Penulis: Redaksi











