MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Persidangan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali mengungkap fakta baru di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Rabu (20/5/2026).
Dalam sidang tersebut, saksi mengungkap adanya rencana penyerahan dana sekitar Rp300 juta untuk perbaikan rumah dinas Kapolda Riau.
Fakta itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Thomas Larfi Dimeira.
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama, Thomas mengaku pernah meminta bantuan kepada terdakwa M Arief Setiawan terkait renovasi rumah dinas Kapolda Riau. Peristiwa itu disebut terjadi pada pertengahan April 2025 saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau.
Thomas mengatakan permintaan tersebut berawal dari arahan Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.
“Waktu itu saya dipanggil Pak Wagub, disampaikan perlu membantu perbaiki rumah dinas Polda,” kata Thomas dalam persidangan.
Jaksa kemudian mendalami apakah ada permintaan resmi dari pihak Polda Riau terkait bantuan tersebut. Namun Thomas menyebut dirinya tidak mengetahui adanya permintaan resmi.
“Yang saya ketahui tidak ada,” ujarnya menjawab pertanyaan jaksa.
Menurut Thomas, rumah dinas tersebut dinilai perlu diperbaiki karena sudah lama ditempati pejabat sebelumnya. Beberapa hari usai menerima arahan, ia langsung menghubungi M Arief Setiawan untuk meminta bantuan.
“Saya langsung hubungi Pak Arief, minta tolong bantu perbaiki rumah,” ujarnya.
Dalam persidangan, jaksa juga menanyakan alasan Thomas meminta bantuan kepada Arief Setiawan dan bukan pejabat lainnya.
“Karena menurut saya beliau yang bisa, karena kepala dinas PU, tentu banyak yang bisa diminta (bantuan),” jawab Thomas.
Thomas menyebut Arief saat itu merespons akan mengusahakan bantuan tersebut.
“Pak Arif bilang, iya. Nanti diusahakan (bantu),” katanya.
Tak lama setelah komunikasi itu, Thomas mengaku menghadiri pertemuan di Hotel Pangeran Pekanbaru bersama Wakil Gubernur Riau, Kapolda Riau, M Arief Setiawan, serta sejumlah pihak lainnya.
“Saya dan Pak Arief sama-sama datang ke Hotel Pangeran dari lobi. Di sana sudah ada Pak Kapolda, Pak Gub dan kolega Pak Kapolda,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Thomas mengaku melihat Arief membawa sebuah goodie bag yang kemudian diserahkan kepada pihak swasta.
“Pada saat kami datang ke sana itu Pak Arief bawa goodie bag. Langsung diserahkan ke pihak swasta,” ungkapnya.
Saat didalami jaksa mengenai penerima tas tersebut, Thomas menyebut nama Puji.
“Setahu saya ada Pak Puji,” katanya.
Ia menambahkan tidak ada dokumen administrasi maupun tanda terima dalam penyerahan tas tersebut.
“Tidak ada tanda terima dari Pak Puji,” ujarnya.
Thomas mengaku semula memperkirakan kebutuhan renovasi rumah dinas mencapai sekitar Rp300 juta. Namun ia tidak mengetahui pasti nominal uang di dalam goodie bag tersebut.
“Setelah itu saya tak tahu apakah dalam goodie bag itu Rp300 juta atau tidak,” katanya.
Nominal uang itu, lanjut Thomas, baru diketahuinya setelah perkara ditangani KPK.
“Saya baru tahu setelah kejadian, Pak Ferry (Sekretaris Dinas PUPR-PPKP) yang sampaikan kalau jumlahnya Rp300 juta,” ujarnya.
Dalam kesaksiannya, Thomas juga mengungkap uang tersebut ternyata belum sempat digunakan.
“Setelah kasus ini, saya tanya Pak Puji. Ternyata uang itu belum digunakan,” katanya.
Ia menyebut dana tersebut kemudian dikembalikan ke rekening penampungan KPK pada 30 April 2026 saat proses perkara mulai memasuki tahap persidangan.
Jaksa turut mendalami asal-usul uang yang dibawa dalam goodie bag tersebut. Namun Thomas mengaku tidak mengetahui sumber dana tersebut.
“Saya tidak tahu. Pak Arief tak ada cerita,” jawabnya.
Dalam perkara ini, Abdul Wahid bersama M Arief Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan.
JPU KPK menduga Abdul Wahid menerima aliran dana dari sejumlah kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR Riau dengan total mencapai Rp3,55 miliar. Dana tersebut disebut sebagai “japrem” setelah adanya pergeseran anggaran APBD Riau ke Dinas PUPR senilai Rp271 miliar.
Penulis: Joni











