MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi mewajibkan platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce untuk memberikan pemberitahuan kepada pelaku usaha sebelum menaikkan biaya layanan maupun komisi Pada Rabu, (24/6/2026)
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan bahwa kepastian mengenai biaya layanan dan komisi tercantum dalam perjanjian Kemitraan Berbasis Digital (KBD) yang mengikat antara platform dan pelaku usaha.
“Itu diikat di situ, dalam masa waktu tertentu. Jadi, platform tidak bisa seenaknya menaikkan komisi di tengah-tengah masa perjanjian, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya yang minimal 90 hari,” ujar Temmy saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).
Menurut Temmy, aturan tersebut bertujuan memberikan kepastian usaha bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk.
Dalam perjanjian Kemitraan Berbasis Digital, terdapat sejumlah klausul yang wajib dicantumkan, antara lain identitas para pihak, ruang lingkup kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerja sama, jenis dan besaran biaya, mekanisme pembayaran, mekanisme pengakhiran perjanjian, hingga penyelesaian sengketa.
Selain itu, perjanjian juga harus memuat mekanisme penanganan apabila terjadi keadaan kahar atau force majeure yang dapat memengaruhi pelaksanaan kerja sama.
Kementerian UMKM menegaskan bahwa apabila penyelenggara PMSE atau platform e-commerce akan melakukan perubahan terhadap jenis maupun besaran biaya dalam kerja sama tersebut, maka perubahan itu wajib diinformasikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil paling lambat 90 hari kalender sebelum diberlakukan.
Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil antara platform digital dan pelaku UMKM. Dengan adanya kepastian waktu pemberitahuan, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk menyesuaikan strategi bisnis, harga produk, maupun operasional usahanya sebelum perubahan biaya diterapkan.
Pemerintah juga berharap aturan tersebut dapat meningkatkan perlindungan bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat daya saing usaha mikro dan kecil di tengah perkembangan perdagangan digital
Penulis: Natasya
