MEDIABYTE.ID, SELATPANJANG – Polemik kepemilikan lahan yang berada di Jalan Ibrahim, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, terus bergulir dan memasuki babak baru.
Kuasa hukum Swandi, Agus Suliadi S.H., melayangkan surat balasan atas somasi yang sebelumnya diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti terkait permintaan pengosongan lahan serta pembongkaran pagar di lokasi sengketa.
Surat balasan bernomor 024/ASR-SOM/VI/2026 tertanggal 24 Juni 2026 itu ditujukan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti. Surat tersebut merupakan tanggapan terhadap Somasi/Peringatan I Nomor 331.1/SATPOL PP-DAMKAR/2026/051 yang diterbitkan pada 23 Juni 2026.
Dalam surat itu, pihak kuasa hukum membantah sejumlah argumentasi yang disampaikan pemerintah daerah dan mempertanyakan dasar hukum klaim kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa.
Agus Suliadi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1333 K/PDT/2026 yang dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak pernah menyatakan tanah tersebut sebagai milik pemerintah daerah.
“Kami menilai Somasi yang diterbitkan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan dasar oleh pemerintah daerah tidak pernah menyatakan objek tanah tersebut sebagai milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahkan gugatan rekonvensi yang diajukan pemerintah daerah telah ditolak,” kata Agus Suliadi kepada wartawan, Rabu (24/6/2026) lalu.
Menurut Agus, amar putusan Mahkamah Agung tidak memberikan penetapan kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah tidak dapat secara sepihak menyimpulkan bahwa lahan tersebut merupakan aset daerah hanya berdasarkan penafsiran terhadap putusan tersebut.
Selain putusan Mahkamah Agung, Agus juga menyoroti Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 143/PDT/2025/PT PBR. Ia menyebut putusan tersebut juga tidak pernah menetapkan hak kepemilikan pemerintah daerah atas objek tanah yang disengketakan.
Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi Riau disebut hanya menjelaskan persoalan kompetensi absolut serta menegaskan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan dokumen administrasi pengelolaan aset dan bukan alat bukti kepemilikan tanah terhadap masyarakat.
Atas dasar itu, penggunaan BAST sebagai landasan klaim kepemilikan dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Persoalkan PBG yang Masih Berlaku
Dalam surat balasan tersebut, kuasa hukum Swandi juga menyinggung Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada 29 Mei 2024 untuk lokasi yang kini dipersengketakan.
Menurut Agus, hingga saat ini PBG tersebut masih berlaku dan belum pernah dicabut ataupun dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sah.
“PBG itu diterbitkan oleh pemerintah daerah sendiri dan hingga hari ini belum pernah dicabut ataupun dibatalkan. Artinya, secara administrasi negara masih mengakui keberadaan izin tersebut. Karena itu kami mempertanyakan mengapa di satu sisi pemerintah menerbitkan izin, tetapi di sisi lain mengklaim lahan tersebut sebagai aset daerah,” ujarnya.
Berdasarkan izin tersebut, Swandi diketahui telah membangun pagar di lokasi yang direncanakan untuk pengembangan kawasan. Kuasa hukum berpendapat penerbitan PBG merupakan bentuk persetujuan resmi pemerintah yang memberikan hak kepada kliennya untuk melaksanakan pembangunan sesuai aturan yang berlaku.
Agus menilai terdapat inkonsistensi dalam sikap pemerintah daerah karena sebelumnya mengeluarkan izin pembangunan, namun kemudian mengklaim lahan tersebut sebagai aset milik daerah.
Menurutnya, kondisi itu berpotensi bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pembongkaran Dinilai Tak Memiliki Landasan Hukum
Agus juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan lahan maupun menetapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pemilik sah atas objek tanah tersebut.
Selain itu, belum terdapat keputusan administrasi yang mencabut atau membatalkan Persetujuan Bangunan Gedung yang dimiliki kliennya.
Karena itu, pihaknya menilai perintah pembongkaran pagar sebagaimana tercantum dalam surat somasi tidak memiliki dasar hukum yang memadai.
“Kalau tidak ada putusan yang menyatakan tanah itu milik pemerintah daerah, maka tidak boleh ada tindakan yang bersifat memaksa, apalagi sampai melakukan pembongkaran atau pengosongan lahan. Negara hukum harus mengedepankan proses hukum, bukan asumsi atau penafsiran sepihak,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum juga mengingatkan bahwa tindakan pembongkaran tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Menurut mereka, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Bahkan, apabila memenuhi unsur tertentu, tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Minta Somasi Dicabut
Melalui surat balasan itu, kuasa hukum Swandi meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mencabut Somasi Nomor 331.1/SATPOL PP-DAMKAR/2026/051 tertanggal 23 Juni 2026.
Selain pencabutan somasi, pemerintah daerah juga diminta menghentikan segala tindakan yang berpotensi mengganggu penguasaan kliennya atas objek tanah sengketa, menghormati Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/PDT/2026 secara utuh tanpa penafsiran sepihak, serta menghormati PBG yang masih berlaku.
Mereka juga meminta agar tidak dilakukan tindakan administratif maupun tindakan fisik terhadap objek tanah tersebut sampai terdapat putusan pengadilan atau dasar hukum lain yang berkekuatan hukum terkait status kepemilikannya.
“Kami meminta Pemkab Kepulauan Meranti mencabut surat somasi yang telah diterbitkan, menghentikan segala bentuk tindakan yang berpotensi merugikan klien kami, serta menunggu adanya putusan pengadilan atau dasar hukum yang sah terkait status kepemilikan tanah tersebut,” kata Agus.
Ia menegaskan surat balasan tersebut bukan bentuk pengakuan terhadap seluruh dalil maupun tuntutan yang diajukan pemerintah daerah.
Agus juga menyatakan pihaknya siap menempuh jalur hukum apabila terdapat tindakan yang dinilai merugikan hak-hak kliennya.
“Klien kami memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Jika ada tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan mengakibatkan kerugian, tentu kami akan menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia, baik secara perdata, administrasi maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Sengketa lahan yang berada di kawasan strategis pusat Kota Selatpanjang itu kini menjadi perhatian masyarakat. Penyelesaian perkara diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Penulis : Silvia
