MEDIABYTE.ID, SIAK – Komitmen Kabupaten Siak dalam mengembangkan pembangunan berbasis lingkungan kembali mendapat perhatian dunia internasional. Perwakilan United Nations Development Programme (UNDP), Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), Kedutaan Besar Swiss, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Pertanian melakukan audiensi sekaligus kunjungan lapangan ke Kabupaten Siak, Jumat (19/6/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau, sekaligus mengevaluasi berbagai program pembangunan berkelanjutan yang selama ini dijalankan di daerah tersebut.
Siak dinilai menjadi salah satu contoh daerah yang mulai mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan. Di hadapan delegasi, Bupati Siak Afni Z menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan hijau sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal dan mitra internasional.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri untuk menjaga lingkungan. Visi dan misi kami untuk mewujudkan Siak yang bermartabat dan berdaya saing berbasis ekologi membutuhkan dukungan serta kemitraan strategis dari berbagai pihak, termasuk mitra internasional,” ujar Afni.
Afni menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Siak telah memperkuat arah pembangunan hijau melalui regulasi daerah tentang Siak Kabupaten Hijau. Kebijakan tersebut menjadi dasar pembentukan Tim Siak Hijau, sebuah forum koordinasi yang menghubungkan pemerintah daerah dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pembangunan internasional dalam menjalankan berbagai program keberlanjutan.
Menurutnya, keberadaan tim tersebut menjadi instrumen penting agar seluruh program yang masuk ke Siak berjalan secara terpadu, sesuai kebutuhan daerah, sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Afni juga menyoroti Siak Pelalawan Landscape Program (SPLP) yang saat ini hanya diterapkan di dua wilayah di Riau, yakni Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Program yang difasilitasi Daemeter dan Proforest tersebut berfokus pada perlindungan lanskap berkelanjutan melalui konservasi hutan, rehabilitasi mangrove, restorasi lahan gambut, penguatan perhutanan sosial, hingga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis keberlanjutan.
Program tersebut juga mendorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
Bupati Afni menegaskan, setiap program kerja sama internasional yang masuk ke Kabupaten Siak harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat agenda pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang masuk ke Kabupaten Siak berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah. Kolaborasi ini harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain penguatan ekonomi hijau, Pemerintah Kabupaten Siak juga menempatkan perlindungan satwa liar sebagai salah satu prioritas pembangunan. Kawasan hutan di Siak masih menjadi habitat penting bagi harimau Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu, dan tapir, sehingga upaya menjaga koridor satwa terus diperkuat untuk menekan konflik antara manusia dan satwa liar.
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, delegasi internasional diajak meninjau sejumlah kawasan strategis di Kabupaten Siak, mulai dari ruang terbuka hijau, kawasan konservasi, hingga destinasi budaya seperti Istana Siak, yang menjadi simbol warisan Kesultanan Melayu Siak.
Sementara itu, Pimpinan Proyek Siak Pelalawan Landscape Program, Jimmy Widopo, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, kolaborasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan hijau yang berkelanjutan di tingkat daerah.***











