MEDIABYTE.ID, SIAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap penyedia jasa pada proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025.
Salah satu tersangka yang ditahan merupakan Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Siak berinisial JE. Selain itu, penyidik juga menetapkan AS dan SF, yang merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ, sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Siak, Galih Aziz, menjelaskan, hasil penyidikan mengungkap adanya praktik pemerasan terhadap para penyedia jasa yang memenangkan tender proyek pemerintah.
“Berdasarkan hasil penyidikan, JE memerintahkan AS dan SF untuk memaksa para rekanan pemenang tender agar menyerahkan potongan uang atau ‘fee’ sebesar 1 persen dari total nilai kontrak proyek yang mereka peroleh,” kata Galih di Siak, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, praktik tersebut dilakukan secara sistematis. Para kontraktor diduga mendapat tekanan psikologis hingga ancaman agar menyerahkan uang sesuai permintaan.
Dalam perkara ini, JE diduga berperan sebagai pihak yang memberikan perintah, sedangkan AS dan SF bertugas melakukan penagihan langsung kepada para penyedia jasa.
“Peran AS dan SF diduga kuat sebagai eksekutor lapangan yang membantu pelaksanaan pemungutan uang di lingkungan dinas tersebut,” ujarnya.
Tekanan yang diberikan membuat sejumlah rekanan merasa tidak memiliki pilihan selain memenuhi permintaan tersebut.
Dari hasil penyidikan, total uang yang berhasil dikumpulkan para tersangka mencapai sekitar Rp421 juta. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang terlibat dalam praktik tersebut.
Seluruh uang hasil dugaan pemerasan telah disita penyidik sebagai barang bukti dalam proses penyidikan.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.
Kejari Siak menegaskan penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut. Ketiga tersangka kini telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
