MEDIABYTE.ID, INHIL – Maraknya praktik permintaan uang dengan dalih menghapus (take down) atau tidak menerbitkan sebuah berita menjadi perhatian berbagai kalangan. Modus tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan media, jurnalis, maupun pihak tertentu dengan cara menghubungi narasumber atau pihak yang diberitakan untuk meminta sejumlah uang sebagai syarat agar pemberitaan dihapus atau tidak dipublikasikan, Sabtu, (27/6/2026)
Praktik tersebut dinilai tidak hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana apabila disertai ancaman, intimidasi, atau pemaksaan demi memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan semacam ini juga berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalistik yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, independensi, dan kode etik.
Dalam dunia pers yang profesional, penyelesaian sengketa pemberitaan telah diatur melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, permintaan sejumlah uang sebagai syarat untuk menghapus atau menghentikan publikasi sebuah berita merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik.
Praktisi hukum dan pers, Maryanto, S.H., menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pemerasan apabila terdapat unsur memaksa seseorang dengan ancaman atau cara tertentu untuk memberikan uang atau keuntungan kepada pelaku secara melawan hukum. Ketentuan mengenai tindak pidana pemerasan sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana yang cukup berat.
Menurutnya, modus yang kerap ditemukan adalah pelaku terlebih dahulu menerbitkan berita bernada negatif, kemudian menghubungi pihak yang diberitakan dengan menawarkan penghapusan berita apabila bersedia memberikan sejumlah uang. Dalam kasus lain, pelaku mengancam akan terus menyebarluaskan pemberitaan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.
“Praktik tersebut berbeda dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang sah. Apabila terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, pihak yang dirugikan berhak menggunakan hak jawab atau hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku, bukan melalui transaksi finansial,” tegasnya.
Maryanto mengimbau masyarakat maupun instansi pemerintah agar tidak mudah memenuhi permintaan uang yang dikaitkan dengan penghapusan berita. Apabila mengalami dugaan pemerasan, korban disarankan menyimpan seluruh bukti komunikasi, seperti percakapan, rekaman, pesan singkat, maupun bukti transfer sebagai barang bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum.
Selanjutnya, dugaan tindak pemerasan tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari praktik serupa.
Di sisi lain, penguatan integritas insan pers juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Pers yang profesional bekerja berdasarkan fakta, proses verifikasi, serta menaati kode etik jurnalistik, bukan menjadikan pemberitaan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi melalui intimidasi maupun pemerasan.
Penulis: Natasya











