MEDIABYTE.ID, SEBERIDA – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMAN 1 Seberida menjadi sorotan masyarakat setelah jumlah pendaftar jauh melebihi daya tampung sekolah. Hingga 14 Juni 2026, tercatat sebanyak 449 calon siswa telah mendaftar, sementara kuota yang tersedia hanya 324 siswa Jum,at (26/6/2026)
Selisih sebanyak 125 calon siswa menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua karena banyak anak berpotensi tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri yang berada di wilayah tempat tinggal mereka sendiri. Kondisi tersebut diperkirakan terus bertambah mengingat proses pendaftaran saat itu masih berlangsung hingga 20 Juni 2026.
Keresahan masyarakat pun terlihat dari sejumlah spanduk yang dipasang di kawasan Seberida. Dalam spanduk tersebut tertulis berbagai aspirasi, seperti “Anak Kami Tidak Dapat Sekolah di Kampung Sendiri” dan “Sistem SPMB Mempersulit”, sebagai bentuk harapan agar pemerintah memberikan solusi terhadap keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Kepala SMAN 1 Seberida, Parman, S.Pd., menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menambah kuota penerimaan peserta didik baru. Menurutnya, seluruh proses penerimaan telah mengikuti sistem dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
“Untuk penerimaan siswa baru, sekolah hanya menjalankan aturan dan sistem yang sudah ditetapkan. Kuota dan daya tampung juga telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Parman.
Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di SMAN 1 Seberida menyebabkan jumlah pendaftar jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Oleh karena itu, sekolah tidak dapat menerima peserta didik di luar kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi kondisi tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Riau turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan SPMB Tahun 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama, SH., MH., mengapresiasi pelaksanaan SPMB yang dinilai lebih transparan dan akuntabel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan SPMB tahun 2026 yang lebih transparan dan akuntabel. Pada tahun ini Dinas Pendidikan dan sekolah telah mengumumkan daya tampung sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Bambang.
Ombudsman juga meminta seluruh sekolah dan panitia SPMB agar tetap mematuhi kuota yang telah ditetapkan serta tidak menerima peserta didik tambahan setelah daya tampung terpenuhi.
“Kami meminta agar tidak menerima lagi peserta SPMB pada sekolah-sekolah yang kuotanya sudah penuh,” tegasnya.
Selain itu, Ombudsman mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mendistribusikan peserta didik yang tidak lolos ke sekolah negeri lain yang masih memiliki kuota maupun ke sekolah swasta melalui jalur afirmasi. Orang tua juga diimbau agar tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah yang kuotanya telah terpenuhi.
Di sisi lain, kondisi yang terjadi di Seberida memunculkan harapan masyarakat agar Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi terhadap daya tampung sekolah menengah negeri. Warga berharap ke depan tersedia kapasitas yang lebih memadai sehingga lulusan SMP sederajat dapat memperoleh akses pendidikan di sekolah negeri yang berada di wilayahnya sendiri.
Ombudsman RI Perwakilan Riau menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan SPMB Tahun 2026. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru diminta segera melaporkannya kepada Ombudsman agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penulis: Khairul Syaifudin











