MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero) dalam kondisi aman. Hingga saat ini, pemerintah telah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara dari total kebutuhan tahunan yang diperkirakan mencapai 154 juta MT.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan pemerintah sebelumnya sempat menahan sementara ekspor batu bara guna memastikan ketersediaan pasokan domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan energi primer pembangkit listrik PLN.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan batu bara yang memiliki spesifikasi nilai kalori sesuai standar operasional pembangkit listrik.
“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan, volume ekspor yang sempat ditunda telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional PLN. Setelah kondisi pasokan dinilai mencukupi, aktivitas ekspor kembali dibuka seperti biasa.
Selain memastikan kecukupan stok, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap proses pengadaan energi primer PLN sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi gangguan pasokan listrik di masa mendatang.
Pengawasan tersebut akan melibatkan sejumlah lembaga, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PT PLN (Persero).
“Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN dilakukan untuk memastikan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dilaksanakan dengan semestinya sehingga ketersediaan pasokan batu bara untuk tenaga listrik tetap terjaga,” kata Dwi Anggia.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Domestic Market Obligation (DMO) akan terus diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Melalui penguatan pengawasan tersebut, pemerintah berharap pasokan batu bara bagi pembangkit listrik nasional tetap terjaga sehingga keandalan sistem kelistrikan dapat dipertahankan di tengah meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri.
Penulis: Redaksi











