MEDIABYTE.ID, PASIR PENGARAIAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul) menghentikan penuntutan terhadap dua tersangka melalui mekanisme restorative justice (keadilan restoratif). Seiring dengan penghentian proses hukum tersebut, kedua tersangka langsung dibebaskan dari Rumah Tahanan Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian pada Senin (6/7/2026).
Kedua tersangka keluar dari rumah tahanan sekitar pukul 14.00 WIB setelah Kejari Rohul menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai dasar pelaksanaan penghentian penuntutan.
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) beserta dokumen pelaksanaan pengeluaran tahanan diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Fredy F. Simanjuntak, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Lastarida Br. Sitanggang.
Dua tersangka yang memperoleh penghentian penuntutan tersebut yakni Imam Pahry alias Imam bin Wagiman, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan pencurian sebagaimana disangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara itu, tersangka lainnya, Rocky Juloys Simangunsong alias Roki, merupakan tersangka dalam perkara dugaan pengancaman sebagaimana disangkakan melanggar Pasal 448 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penghentian penuntutan tersebut merupakan tindak lanjut atas persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Kejaksaan Tinggi Riau melalui ekspose perkara yang telah dilakukan sebelumnya.
Permohonan penerapan restorative justice yang diajukan Kejari Rohul juga dinyatakan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-73/E/EJP/01/2026 tentang Mekanisme Keadilan Restoratif pada Masa Transisi Berlakunya KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Rohul, Vegi Fernandez, menjelaskan bahwa penghentian penuntutan diberikan karena kedua perkara telah memenuhi persyaratan penerapan keadilan restoratif.
“Penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif diberikan karena para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana, serta telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan korban,” kata Vegi.
Ia menambahkan, sebelum usulan restorative justice diajukan, tim intelijen Kejari Rohul terlebih dahulu melakukan profiling terhadap kedua tersangka guna mengetahui latar belakang kehidupan mereka di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
“Sebelumnya, tim intelijen juga melakukan profiling terhadap para tersangka untuk mengetahui aspek kehidupan mereka di tengah keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Vegi, penerapan keadilan restoratif merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.
“Penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam mengedepankan aspek humanisme guna mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Namun, restorative justice bukanlah bentuk pengampunan agar pelaku dapat mengulangi perbuatannya di kemudian hari,” tegasnya.
