MEDIABYTE.ID, PASIR PENGARAIAN – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terus memperkuat upaya penataan sektor pertanahan dan tata ruang sebagai langkah mencegah terjadinya sengketa agraria, baik antarwarga maupun yang melibatkan berbagai pihak. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pemerintah daerah mendorong percepatan validasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat semakin terjamin.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Rohul, Selasa (7/7/2026). Kegiatan itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Dalam arahannya, Bupati Anton meminta seluruh instansi yang tergabung dalam GTRA meningkatkan koordinasi untuk memastikan program reforma agraria berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan warga desa.
“Reforma agraria bukan sekadar urusan seremonial administratif. Secara fundamental, program nasional ini mencakup dua dimensi kerja nyata, yakni penataan aset melalui legalisasi sertifikat serta penataan akses permodalan dan pasar. Muara dari kedua kombinasi ini harus berdampak konkret pada kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Bupati Anton.
Menurutnya, pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Permasalahan seperti tumpang tindih perizinan, keterbatasan data pertanahan yang valid, hingga benturan kepentingan dengan pihak korporasi menjadi kendala yang perlu diselesaikan melalui pendekatan dialogis dan mengedepankan musyawarah.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Bupati menetapkan sejumlah langkah prioritas yang harus segera dijalankan oleh seluruh anggota GTRA. Langkah tersebut meliputi penguatan koordinasi dalam penyediaan dan pemetaan TORA, integrasi basis data pertanahan antarinstansi guna mencegah terjadinya sertifikat ganda, mengedepankan mediasi dalam penyelesaian sengketa tata ruang sebelum menempuh jalur hukum, serta mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat penegak hukum, dan lembaga adat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPN Rokan Hulu, Turmudi, menjelaskan bahwa konflik pertanahan di wilayah Rohul hingga kini masih relatif terkendali, meskipun tetap memerlukan penanganan yang cermat.
Ia menyebut sebagian besar perkara yang diterima BPN belum berlanjut ke proses peradilan. Menurutnya, persoalan yang banyak muncul berkaitan dengan klaim tanah ulayat yang bersinggungan dengan kawasan hutan maupun area konsesi perusahaan.
“Aduan resmi yang masuk ke kantor BPN relatif minim. Sebagian besar dinamika di lapangan berkaitan erat dengan klaim tanah ulayat yang bergesekan dengan kawasan hutan serta area konsesi perusahaan swasta. Perlu dipahami bersama, urusan regulasi kawasan hutan dan korporasi skala besar tersebut berada di luar wewenang hukum BPN,” urai Turmudi.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan reforma agraria. Dengan demikian, pemetaan tanah ulayat dan percepatan validasi TORA dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak agraria masyarakat serta mendukung iklim investasi di daerah.
Penulis : Mira
