MEDIABYTE.ID JAKARTA – , Pertamina (Persero) menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang menerapkan integrasi data perpajakan bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui program kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance). Program tersebut meliputi penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis kepercayaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mengoptimalkan pemanfaatan data yang terintegrasi. Pertamina ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam implementasi TCF dan integrasi data perpajakan bersama DJP.
Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria, mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan komitmen tinggi.
“Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab yang kami jalankan dengan penuh komitmen. Bagi Pertamina, kolaborasi ini bukan sekadar penguatan sistem perpajakan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola di seluruh Pertamina Group dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan,” ujar Mega dalam Kick Off Uji Coba Program Co-operative Compliance bersama Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurut Mega, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung reformasi perpajakan nasional sekaligus memperkuat hubungan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengapresiasi komitmen Pertamina yang menjadi mitra pertama dalam uji coba implementasi program tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” ujar Bimo.
Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina memandang kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Perusahaan menilai pajak bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dari kontribusi Pertamina kepada negara yang dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp1.188 triliun melalui pembayaran pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta berbagai kewajiban fiskal lainnya.
Partisipasi Pertamina dalam uji coba Co-operative Compliance merupakan kelanjutan dari transformasi pengelolaan perpajakan yang dimulai sejak penandatanganan kesepahaman integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak pada 2019. Sejak saat itu, perusahaan terus memperkuat sistem perpajakan melalui penerapan Tax Control Framework, harmonisasi dengan sistem Coretax, serta integrasi proses perpajakan dengan berbagai sistem digital perusahaan.
Penulis: Natasya
