MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menerima laporan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait dugaan penolakan pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby.
Pernyataan tersebut disampaikan KPK sebagai respons atas berkembangnya informasi mengenai pengakuan Raja Juli Antoni yang menyebut pernah menolak pemberian amplop dari Suhardiman.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hingga saat ini lembaga antirasuah itu tidak memiliki laporan resmi yang disampaikan Menteri Kehutanan terkait peristiwa tersebut.
“Sepanjang yang kami ketahui, KPK belum menerima laporan dimaksud,” kata Budi Prasetyo.
Meski demikian, Budi menegaskan KPK terbuka terhadap setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Menurutnya, masyarakat maupun penyelenggara negara dapat menyampaikan laporan apabila memiliki informasi yang didukung data atau bukti awal.
“KPK mengimbau kepada siapa pun yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk menyampaikan informasi tersebut kepada KPK agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, pernyataan Raja Juli Antoni mengenai penolakan amplop dari Suhardiman Amby menjadi perhatian publik setelah disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK di Kabupaten Kuantan Singingi.
Namun, KPK menegaskan bahwa proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang berkembang di ruang publik.
Lembaga antirasuah tersebut juga memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas.
KPK mengingatkan bahwa setiap pihak yang disebut dalam suatu perkara tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan maupun klarifikasi. Di sisi lain, masyarakat diminta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penulis : David
