MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mencari solusi terbaik terkait penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat Wutung, Papua Nugini (PNG). Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi sekaligus menjaga hubungan strategis kedua negara di wilayah perbatasan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menyampaikan hal tersebut dalam Forum Konsultasi Bilateral antara Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia dan Minister for Tourism, Arts and Culture of the Independent State of Papua New Guinea di Jakarta, Kamis (16/7/2026) lalu.
“Kami akan melanjutkan hasil pembahasan ini kepada otoritas yang lebih tinggi. Jika terdapat selisih tarif yang memerlukan kebijakan khusus, tentu harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan. Hubungan strategis ini penting, dan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Wutung telah diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga kawasan perbatasan,” ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Safrizal menjelaskan, kedua negara sebelumnya telah mencapai kesepakatan pada 2024 terkait tarif listrik sebesar 20 sen dolar AS per kilowatt melalui skema hibah Pemerintah Indonesia untuk membantu menutup selisih biaya.
Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut mengalami penundaan setelah adanya usulan penyesuaian tarif dari pihak Papua Nugini agar harga listrik dapat lebih terjangkau bagi masyarakat setempat.
Menurut pihak PNG, ketersediaan listrik dengan tarif yang terjangkau akan memberikan manfaat besar terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara.
Selain sektor kelistrikan, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI turut mengawal pembangunan sejumlah fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat.
“BNPP memiliki banyak program untuk masyarakat di kawasan perbatasan. Kami akan membangun pasar dan berbagai fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat Wutung dan masyarakat Papua,” kata Safrizal.
Pembahasan terkait finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Papua Nugini akan dilanjutkan dalam agenda Joint Border Committee (JBC) yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.
Pertemuan bilateral tersebut turut dihadiri delegasi Papua Nugini serta Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
Penulis : Redaksi
