MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan seluruh aset yang berada di kawasan Sukaramai Trade Center (STC), termasuk tanah dan bangunan, kini telah tercatat sebagai milik pemerintah daerah.
Kepastian tersebut menyusul berakhirnya perjanjian kerja sama antara Pemko Pekanbaru dan PT Makmur Papan Permata (MPP) pada 9 Februari 2026.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama para pedagang STC di DPRD Pekanbaru, Senin (10/8/2026).
Menurut Zulhelmi, kepastian mengenai status aset tersebut penting agar pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama terkait pengelolaan STC ke depan.
“Kami kira baik sekali. Baik untuk masyarakat, baik untuk pemko maupun DPRD. Sehingga, kita punya satu pemahaman yang sama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerja sama antara Pemko Pekanbaru dengan PT MPP telah berlangsung sejak 1996 dan berakhir pada 9 Februari 2026. Setelah masa kerja sama selesai, aset berupa kantor dan toko (kanto), termasuk ruko-ruko di sekitar STC, diserahterimakan kepada Pemko Pekanbaru dan dicatat sebagai aset daerah.
“Jadi, per tanggal 9 Februari 2026, seluruh aset di STC, kantor dan toko, seluruhnya menjadi milik pemko, baik tanah maupun bangunannya,” jelas Ami, sapaan akrabnya.
Dengan status STC yang kini menjadi barang milik daerah, pengelolaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu regulasi yang menjadi rujukan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam aturan tersebut, terdapat lima bentuk pemanfaatan barang milik daerah, yakni sewa, pinjam pakai, Bangun Guna Serah (BGS), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
“Kalau sudah menjadi aset daerah, tentu kami tunduk pada peraturan-peraturan yang berada di atasnya. Ada peraturan pemerintah dan Permendagri terbaru, yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Ada lima pola pemanfaatan aset yang bisa dilakukan,” urai Ami.
Meski status aset telah jelas, Pemko Pekanbaru masih perlu menyelesaikan persoalan terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang melekat pada sejumlah bangunan di kawasan STC.
Menurut Zulhelmi, terdapat ketentuan yang memungkinkan HGB diperpanjang. Namun, persoalan muncul karena bangunan yang menjadi objek HGB tersebut saat ini telah tercatat sebagai aset Pemko Pekanbaru.
“Ini yang menjadi persoalan. Ada regulasi yang mengatakan HGB dapat diperpanjang. Tadi juga sudah ada disampaikan BPN. Kami masih mempertanyakan, kalau diperpanjang, dasar hukumnya apa? Sementara bangunannya sekarang sudah menjadi milik Pemko,” sebut Ami.
Pemko Pekanbaru belum mengambil keputusan akhir terkait pengelolaan kawasan STC, termasuk nasib para pedagang yang selama ini menjalankan aktivitas usaha di lokasi tersebut.
Pemerintah kota akan kembali melakukan pembahasan bersama para pedagang. Selain itu, Pemko Pekanbaru juga berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya bagian yang menangani pengelolaan aset daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang nantinya diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Untuk sementara, nanti kami akan diskusikan kembali dengan pedagang. Tadi juga diusulkan DPRD agar berkonsultasi kembali dengan Kemendagri, khususnya bagian aset. Kami ingin betul-betul mengambil langkah yang menghasilkan keputusan sesuai regulasi dan tidak membuat Pemko maupun masyarakat merasa dirugikan,” pungkasnya.
Penulis: Sartika
