MEDIABYTE.ID, KAMPAR — Forum Pimpinan Redaksi Riau menyiapkan konsultasi hukum terkait polemik pembagian anggaran kerja sama media di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar. Konsultasi tersebut direncanakan melibatkan penasihat hukum dan Kejaksaan Tinggi Riau.
Ketua Forum Pimpinan Redaksi Riau, Rahmad Handayani, mengatakan langkah itu dilakukan untuk menelaah apakah mekanisme penetapan dan pencairan anggaran kerja sama media telah berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum. Setelah itu, kami berencana berkonsultasi dengan Kejati Riau mengenai sistem pembagian kerja sama media di Diskominfo Kampar,” ujar Rahmad kepada Mediabyte.id, Selasa (11/8/2026).
Menurut dia, konsultasi diperlukan karena perbedaan nilai kerja sama antarmedia dinilai terlalu lebar dan belum disertai penjelasan terbuka mengenai dasar klasifikasi maupun indikator penetapannya.
Forum Pemred Riau, kata Rahmad, ingin mengetahui apakah perbedaan tersebut sepenuhnya didasarkan pada penilaian profesional atau justru terdapat persoalan lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Termasuk yang ingin kami dalami adalah apakah terdapat dugaan monopoli, konflik kepentingan, atau bentuk penyimpangan lainnya. Namun, semua itu harus diperiksa berdasarkan data, bukan sekadar asumsi,” katanya.
Rahmad menegaskan bahwa rencana konsultasi dengan aparat penegak hukum tidak serta-merta berarti telah ditemukan tindak pidana. Pihaknya masih akan mempelajari dokumen dan meminta pandangan hukum sebelum menentukan langkah lanjutan.
Menurut dia, pelaporan resmi hanya akan dilakukan apabila penelaahan menemukan data awal dan indikasi yang dinilai cukup untuk disampaikan kepada lembaga berwenang.
“Kalau nantinya dari data yang kami miliki ditemukan indikasi keterlibatan pihak tertentu, tentu akan kami laporkan. Biarkan aparat penegak hukum yang memeriksa dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran,” tegas Rahmad.
Ia menilai prinsip kehati-hatian diperlukan agar persoalan tersebut ditempatkan secara objektif. Forum Pemred tidak ingin membangun kesimpulan mendahului pemeriksaan, tetapi juga tidak akan mengabaikan kejanggalan yang terlihat dalam pembagian nilai kerja sama media.
Rahmad sebelumnya menyoroti adanya media yang relatif baru beroperasi tetapi memperoleh nilai kerja sama besar. Pada saat bersamaan, sejumlah media yang telah lama menjalankan kegiatan jurnalistik disebut hanya mendapatkan alokasi jauh lebih kecil.
Menurutnya, perbedaan nilai sebenarnya dapat diterima apabila didasarkan pada klasifikasi yang jelas. Namun, pemerintah daerah perlu membuka parameter untuk grade A, B, dan C, termasuk indikator penilaian serta nilai kerja sama pada setiap kategori.
“Keadilan bukan berarti seluruh media harus memperoleh jumlah yang sama. Tetapi, kalau ada perbedaan, dasar penilaiannya harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Baca Juga: Diskominfo Kampar Bungkam Soal Dasar Penentuan Anggaran Kerja Sama Media Rp10,4 Miliar
Selain menyiapkan konsultasi hukum, Forum Pemred Riau meminta Bupati dan Wakil Bupati Kampar segera memanggil Kepala Diskominfo. Pemanggilan dinilai penting untuk meminta penjelasan langsung mengenai tata cara pembagian anggaran kerja sama media.
Rahmad mengatakan pemerintah daerah perlu menjawab pertanyaan mengenai pihak yang melakukan penilaian, parameter penentuan grade, serta alasan perbedaan nilai yang dinilai sangat mencolok.
“Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati Kampar memanggil Kepala Diskominfo. Pertanyakan bagaimana pembagian kerja sama itu dilakukan dan mengapa nilainya bisa sangat jomplang,” katanya.
Ia mengingatkan kebijakan kerja sama media tidak boleh menimbulkan kesan diskriminatif maupun memberi keistimewaan kepada perusahaan tertentu tanpa dasar yang objektif.
Menurut Rahmad, keterbukaan diperlukan bukan hanya untuk memenuhi rasa keadilan perusahaan media, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
Sikap Forum Pemred Riau tersebut muncul setelah dokumen tahun anggaran 2024 memperlihatkan anggaran kerja sama media Diskominfo Kampar mencapai Rp10.439.000.000. Rincian dan ketimpangan nilai penerima telah diberitakan Mediabyte.id dalam laporan sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Diskominfo Kabupaten Kampar belum menyampaikan penjelasan substantif mengenai indikator klasifikasi dan mekanisme penetapan nilai kerja sama media. Permintaan konfirmasi telah disampaikan melalui surat dan pesan WhatsApp.
Redaksi Mediabyte.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Diskominfo Kabupaten Kampar serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
https://www.tiktok.com/@mediabyte.id/video/7672777578582691092?is_from_webapp=1&sender_device=pc
Penulis: Redaksi











